"Idealnya, di Donggala ini tidak boleh ada warga yang kekurangan gizi, kelaparan dan sebagainya. Ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Donggala," ucap Wakil Ketua I DPRD Donggala, Sahlan Tandamusu, di Donggala, Selasa.
Namun, kata Sahlan, ada warga Donggala yang menderita gizi buruk. Tentu hal itu sangat memalukan bagi daerah, sebab kebutuhan pangan dengan kualitas tinggi di Donggala harusnya bisa mencegah warga dari gizi buruk.
Olehnya, kasus gizi buruk yang terjadi pada satu warga Donggala belum lama ini, sebut dia, harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah setempat dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
"Adanya kasus itu menandakan buruknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, utamanya mengenai pemenuhan gizi warga," sebutnya.
Sahlan yang merupakan anggota Fraksi NasDem mendesak Pemkab Donggala dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan hingga di tingkat kecamatan dan desa, untuk segera melakukan pendataan terhadap warga di masing-masing desa.
"Ini penting agar kita bisa mengetahui apakah masih ada warga yang terdampak gizi buruk atau tidak," kata Sahlan.
Berkaitan dengan itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Donggala, Moh Taufi mendesak Bupati Donggala Kasman Lassa untuk lebih memprioritaskan masalah kesehatan warga termasuk pemenuhan gizi yang layak dan berkualitas.
"Kasus yang terjadi baru-baru ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita dan terhina, karena ternyata di negeri yang kaya ini ada warganya sakit dan tidak terawat," ujarnya.
Terkait hal itu Bupati Donggala, Kasman Lassa gizi buruk merupakan salah satu masalah atau tantangan nasional, yang wajib hukumnya untuk lakukan pembenahan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Termasuk memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial secara maksimal dalam rangka mencegah stunting. Karena salah satu faktor penyebab stunting karena gizi yang kurang berkualitas," kata Kasman Lassa.
Bupati mengakui bahwa kasus-kasus busung lapang, gizi buruk, sesungguhnya tidak perlu terjadi di Donggala. Namun, ada beberapa faktor yang membuat kasus itu bisa terjadi.
Yang pertama, sebut bupati, faktor kehilangan lapangan kerja pascabencana gempa dan tsunami. Dimana saat bencana 28 September 2018 terjadi, banyak lahan pekerjaan warga yang hilang.
"Sehingga daya beli warga menurun, untuk membeli bahan pokok dan makanan empat sehat lima sempur mereka tidak mampu," sebutnya.
Kedua, faktor adanya pandemi virus corona jenis baru (COVID-19), yang juga berdampak pada terbatasnya akses lapangan kerja.
