Rudiantara, dari Menkominfo kembali urus PLN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN melalui Staf Khusus Menteri BUMN yakni Arya Sinulingga menyampaikan bahwa Tim Penilai Akhir (TPA) menunjuk Rudiantara sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero).

"Sesuai TPA, sudah diputuskan tinggal menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ada tiga kandidat diusulkan, Rudiantara yang terpilih," ujar Arya Sinulingga di Jakarta.

Rudiantara bukanlah orang baru di lingkungan perusahaan BUMN, apalagi PLN. Pemilihan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang akrab disapa Chief tersebut sebagai Direktur Utama PLN bisa diibaratkan pulang kampung.

Rudiantara merupakan pria kelahiran Bogor, 3 Mei 1959. Ia memulai pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran, Jurusan Statistika, dan meraih gelar sarjana pada 1984.

Kemudian Rudiantara melanjutkan ke IPPM (Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen) yang sekarang bernama PPM School of Management, dan meraih MBA pada tahun 1988.

Baca juga: Kominfo sediakan platform cari kerja lewat Simonas

Chief memulai karier pada tahun 1996 di Indosat sebagai General Manager (GM) Business Development. Ia juga pernah menjadi Chief Operating Officer (COO) PT Telekomindo Primabhakti sejak 1996 dan menduduki beberapa jabatan eksekutif selama 11 tahun di Indosat dan Telkomsel hingga 2006.

Ia lalu menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Semen Gresik (Persero), Presiden Direktur dan CEO PT Bukit Asam Transpacific Railways, dan PT Rajawali Asia Resources. Ia pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sejak 2008.

Karirnya kemudian berlanjut dengan menjabat sebagai Direktur Hubungan Korporat PT XL Axiata Tbk dari Maret 2005 hingga 2008.

Terakhir, ia menjadi sebagai Presiden Komisaris PT Rukun Raharja sejak 11 Juni 2014, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Menkominfo pada Kabinet Indonesia Kerja periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014.

Kiprah di PLN

Saat menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara dan jajaran direksi mendapatkan sejumlah tugas dari Menteri BUMN saat itu yakni Sofyan Djalil untuk bisa bekerja cepat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi PLN serta masalah kelistrikan nasional.

Salah satu tugas tersebut yakni mempercepat proyek pembangunan 10.000 Mega Watt (MW) untuk mengurangi penggunaan BBM, yang akan dilakukan dengan cara mempercepat masuknya gas ke pembangkit PLN.

Untuk mewujudkan hal itu PLN kemudian menjalankan sejumlah cara, antara lain menandatangani enam perjanjian kredit untuk mendanai pembangunan 13 pembangkit listrik tenaga uap yang tersebar di beberapa daerah.

Ke-13 pembangkit yang akan didanai dari kredit senilai Rp10 triliun tersebut adalah PLTU di Pacitan, Teluk Naga, Pelabuhan Ratu, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Labuan. Rudiantara mengatakan bahwa total kapasitas dari 13 PLTU ini mencapai 4.353 MW.

Selain itu PLN (Persero) juga melakukan penerbitan obligasi Rp1,5 triliun, yang di antaranya akan digunakan untuk membiayai proyek listrik 10.000 MW. Selain itu PLN menargetkan dapat menandatangani pinjaman senilai 293 juta dolar AS, dana yang akan digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pacitan, Jatim, yang berkekuatan 2 x 315 MW.

Proyek 10.000 MW terdiri dari 35 unit PLTU yakni 10 unit berkapasitas 7.490 MW di Jawa dengan pinjaman valas 3,827 miliar dolar AS dan rupiah Rp13,281 triliun.

Selain itu, sebanyak 25 proyek lainnya di luar jawa berdaya 2.065 MW dengan pinjaman valas 1,044 miliar dolar AS dan rupiah Rp4,579 triliun.

Komisaris Telkom

Saat menjabat sebagai Komisaris PT Telkom, Rudiantara turut melakukan perombakan susunan direksi operator seluler PT Telkomsel dalam kerangka reorganisasi perusahaan tersebut.

Menurut Rudiantara, implementasi reorganisasi di tubuh Telkomsel dengan menambah jumlah direksi dari sebelumnya berjumlah lima menjadi delapan orang merupakan keputusan pemegang saham.

Kendati demikian salah satu tujuan menambah atau memperbesar organisasi (enlarge organization) adalah agar perusahaan bisa lebih fokus baik dalam menyelenggarakan layanan, mengoperasikan jaringan, maupun  menunjang kinerja keuangan.

Rudiantara juga berpendapat bahwa industri seluler di Tanah Air sesungguhnya bisa disebut memasuki masa maturity namun tidak decline.

Baca juga: Menkominfo: ANTARA ke depan bisa integrasikan seluruh "newsroom" kementerian

Menkominfo dan Palapa Ring

Tahun 2014 merupakan tahun di mana Rudiantara bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Kerja Presiden Joko Widodo, dengan menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Salah satu prestasi gemilang yang ditorehkan oleh Menkominfo Rudiantara adalah Palapa Ring, sebuah proyek infrastruktur yang menjadi jaringan tulang punggung untuk meratakan akses telekomunikasi dan internet di Indonesia.

Palapa Ring salah satu pekerjaan lama yang tertunda, diwacanakan sekira 2007 lalu. Kominfo mulai membangun Palapa Ring pada 2015 lalu, membaginya menjadi tiga bagian sesuai dengan wilayah geografis Indonesia, yakni Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur.

Palapa Ring atau yang juga populer dengan nama "tol langit" baru saja diresmikan pada 14 Oktober lalu, setelah paket Timur, yang paling sulit dibangun selesai dan dapat beroperasi. Proyek ini berupa infrastruktur telekomunikasi jaringan serat optik total sepanjang 12.000 kilometer, yang menjangkau 90 kabupaten/kota.

Pembiayaan Palapa Ring menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), sesuai Perpres Nomor 38 Tahun 2015 dengan konsep BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) dan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).

Palapa Ring kemudian diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 yang ditandai dengan penandatanganan prasasti digital.

Upaya program-program pembangunan yang dijalankan oleh Rudiantara selama periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi itu bakal dilanjutkan oleh Johnny G Plate yang kini menjabat  Menkominfo pada Kabinet Indonesia Maju.