#BIROKRASI

Kementerian Agama (Kemenag) RI menegaskan peran guru tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik melalui keteladanan. "Guru harus mampu ...

Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI bersama para pemangku kepentingan mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif untuk mempercepat ...

Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palopo, Sulawesi Selatan, melakukan deteksi dini dan pencegahan keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural melalui ...

Bunyi ketukan palu lelang proyek pemerintah selama ini kerap menghadirkan dua wajah. Di satu sisi, ia menjadi penanda pembangunan bergerak: jalan diperbaiki, taman dibangun, dan layanan publik ...

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Prof Dr Romli Atmasasmita mengusulkan agar DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun ...

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid melantik dan mengambil sumpah 10 kepala organisasi perangkat daerah (OPD), lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. “Memilih kepala dinas ...

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan, pembaruan hukum dengan berlakunya KUHP dan KUHAP Baru tidak hanya mengubah paradigma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tapi harus ...

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan komitmennya untuk tidak hanya melakukan penindakan hukum, tetapi juga mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah pusat di daerah. ...

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengakui adanya tekanan fiskal di Sulteng, sejak tahun 2025 hingga 2026. "Penurunan dipicu melemahnya aktivitas administrasi pemerintahan, ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memaparkan potensi daerah kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP RI) untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman di ...