Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk membantu memperbaiki regulasi di sektor Mineral dan Batubara (Minerba). “Regulasi minerba perlu ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong proses uji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah pusat melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam pertambangan mineral dan batu bara. ...
Koalisi Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah (KRST) menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah pusat terkait dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam mineral dan batu bara, termasuk percepatan revisi ...
Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel (FKDP2N) se-Indonesia mendorong, perlunya pembenahan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor nikel. “Daerah tidak seharusnya hanya berperan sebagai ...
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mendukung pembentukanForum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI)untuk lima provinsi di Indonesia. “Daerah penghasil nikel ...
Lima provinsi di Kawasan Timur Indonesia mendeklarasikan forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) penghasil nikel di Indonesia (FD-PNI). “Kami sudah mendeklarasikan FD-PNI yang ...
Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) menyusun model benefit sharing atau pembagian manfaat untuk sektor pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). “Program ini untuk ...
Aktivitas penjualan bijih nikel oleh PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta ...
Sepetak tanah kosong yang berdiri di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, dibeli Aziz sebelas tahun yang lalu, tepat pada 2014. Banyak yang menganggap lahan itu sia sia. Tapi, bagi Aziz, tanah itu ...