#HGU

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah mencatat capaian pengakuan hukum definitif terhadap masyarakat hukum adat (MHA) di wilayah tersebut masih minim yakni 24,5 persen. "Jadi ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah (Sulteng), dapat menjadi contoh baik dalam menyelesaikan konflik agraria. ...

Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) mengatakan daerah penghasil sawit punya posisi penting dalam menopang ketahanan dan kemandirian energi nasional. "Daerah penghasil sawit ...

Ketua Harian Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang juga Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, memimpin langsung delegasi AKPSI dalam audiensi strategis ...

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Zainal Arifin menilai perbaikan sektor hulu industri sawit sangat penting agar rencana penerapan mandatori biodiesel B50 ...

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menyampaikan sebanyak 63 aduan konflik agraria dengan luas lahan sekitar 21 ribu hektare yang berdampak pada lebih dari 9 ribu kepala keluarga kepada ...

Komisi II DPR RI mendorong Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk menertibkan perusahaan, yang beraktivitas tanpa izin hak guna usaha (HGU) di Sulawesi Tengah. “Kami mendorongKantor ...

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melaporkan perkembangan reforma agraria, dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI di Kota Palu, Rabu. "Sejauh ini terdapat 63 aduan konflik agraria ...

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Tahun Anggaran 2025, dalam Sidang paripurna DPRD Sulteng, di Palu, Senin. ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan konflik agraria tinggi berdasarkan kajian ...