Gubernur sampaikan LKPJ 2025 di paripurna DPRD Sulteng

Senin, 30 Maret 2026 20:24 WIB

Sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Tahun Anggaran 2025 di DPRD Sulteng, Kota Palu, Senin (30/3/2026). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng)

Palu (ANTARA) -

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Tahun Anggaran 2025, dalam Sidang paripurna DPRD Sulteng, di Palu, Senin.

“Pembangunan tidak hanya soal capaian angka, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Gubernur menjelaskan visi pembangunan Sulawesi Tengah periode 2025–2029, yaitu “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.” Visi tersebut dijabarkan melalui empat misi utama, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp4,95 triliun. Meski mengalami tekanan fiskal, implementasi Program “9 Berani” dinilai mampu mendorong capaian indikator makro pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, tetap berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,05 persen, sekaligus menempatkan Sulawesi Tengah pada peringkat kedua secara nasional setelah Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, tingkat kemiskinan menurun dari 11,04 persen pada September 2024 menjadi 10,52 persen pada September 2025, atau berkurang sekitar 12.950 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan tipis dari 2,94 persen menjadi 2,92 persen.

Sementara itu, indeks gini menurun dari 0,309 menjadi 0,277 yang menunjukkan semakin membaiknya distribusi pendapatan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut meningkat dari 72,24 menjadi 72,82 dengan kategori tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga menyoroti sejumlah isu strategis daerah. Salah satunya adalah rumah tidak layak huni (RTLH) yang mencapai 78.054 unit di 13 kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya intervensi anggaran secara berkelanjutan untuk program perbaikan rumah masyarakat.

Selain itu, gubernur mengangkat persoalan peredaran narkoba yang dinilai memerlukan pendekatan kolaboratif dan masif, tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat hingga tingkat desa.

Isu konflik agraria juga menjadi perhatian, terutama terkait lahan perkebunan sawit yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Gubernur meminta dukungan DPRD dalam penyelesaian konflik tersebut agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Di bidang lingkungan, gubernur menyoroti pentingnya penataan izin pertambangan rakyat (IPR) agar aktivitas pertambangan dapat dikendalikan dan tidak merusak lingkungan. Ia juga mendorong revisi tata ruang kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menutup penyampaiannya, gubernur berharap dukungan DPRD dalam berbagai program prioritas daerah, termasuk penguatan kebijakan penganggaran di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat, guna mewujudkan pembangunan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera.