#PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengawal tujuh usulan penetapan wilayah adat, dengan total luas mencapai 116.477 hektare. “Ini amanah besar untuk Pemprov Sulteng. Selanjutnya ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ...

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah mencatat capaian pengakuan hukum definitif terhadap masyarakat hukum adat (MHA) di wilayah tersebut masih minim yakni 24,5 persen. "Jadi ...

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia siap untuk menjadi pemimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global. Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, ...

Pemerintah melibatkan Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) dalam program percepatan pengakuan hutan adat, untuk mencapai target penetapan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029. "Percepatan ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima empat sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) Komunal atas warisan budaya daerah sebagai bentuk pelindungan dan pengakuan hukum terhadap kekayaan budaya ...

Matahari siang terasa membakar kulit di pesisir selatan Labuan Bajosaat Yasinta menggenggam erat map cokelat di tangannya dengan jemari yang sedikit gemetar. Yasinta Ludia Piun, perempuan ...

Komunitas Adat To Pekurehua Wanua Watutau di Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, menyusun program kerja komunitas sebagai langkah memperkuat perlindungan wilayah adat. Penyusunan program ...

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong kolaborasi semua pihak untuk percepatan implementasi, Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan danPerlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2025, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). “Pentingnya ...