#PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kumpulan berita pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, ditemukan 37 berita.

BRWA dorong perlindungan hak masyarakat adat di Sulteng

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah mendorong atau mendukung perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat di Sulteng. “Saat ini kami sedang mendorong lahirya peraturan ...

DPRD Sulteng uji publik Ranperda perlindungan masyarakat adat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah melakukan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di ruang sidang utama Gedung ...

MPR: HUT RI momentum pengakuan hak masyarakat adat melalui UU MHA

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI sebagai momentum pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang sedianya diakomodasi melalui ...

Peneliti: UU Masyarakat Adat penting untuk perlindungan perempuan adat

Peneliti dari Center for Restoration and Regeneration Studies (CRRS),Laksmi Adriani Savitri menyampaikan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi undang-undang berperan penting dalam ...

Kemenkum catatkan tradisi Metimbe Suku Lindu di Sigi sebagai KIK

Kantor WilayahKementerian Hukum Sulawesi Tengah mencatatkan tradisi Metimbe, ritual adat khas Suku Lindu di Kabupaten Sigi, sebagai kekayaan intelektual komunal (KIK). Kepala Kanwil Kemenkum ...

Komnas HAM sebutkan pembentukan Satgas PKA Sulteng yang pertama di Indonesia

Komisioner Komnas HAM RI Saurlin P Siagian menyebut bahwa inisiatif pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan yang pertama di Indonesia. ...

Pemprov-Sulteng minta pemda 13 kabupaten/kota laporkan data Ranham

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta kepada pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota untuk melaporkan data Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) yang telah dilakukan di ...

Tim Percepatan Reformasi Hukum sampaikan 150 rekomendasi ke presiden

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyampaikan lebih dari 150 rekomendasi prioritas reformasi hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. ...

Menanti Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat untuk hutan adat di Jambi

Masyarakat marga Bukit Bulan di Kabupaten Sarolangun dan masyarakat adat Kerinci, Provinsi Jambi, saat ini sedang menunggu legalitas hutan adat mereka. Syarat legal formal dari negara untuk pengakuan ...

Pemkab Sigi upayakan warga dapat kelola potensi hutan adat

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, berupaya agar warga yang berada di sekitar dan di dalam hutan adat dapat mengelola dan memanfaatkan potensi hutan tersebut untuk peningkatan ekonomi ...