Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah mendorong atau mendukung perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat di Sulteng. “Saat ini kami sedang mendorong lahirya peraturan ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah melakukan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di ruang sidang utama Gedung ...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI sebagai momentum pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang sedianya diakomodasi melalui ...
Peneliti dari Center for Restoration and Regeneration Studies (CRRS),Laksmi Adriani Savitri menyampaikan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi undang-undang berperan penting dalam ...
Kantor WilayahKementerian Hukum Sulawesi Tengah mencatatkan tradisi Metimbe, ritual adat khas Suku Lindu di Kabupaten Sigi, sebagai kekayaan intelektual komunal (KIK). Kepala Kanwil Kemenkum ...
Komisioner Komnas HAM RI Saurlin P Siagian menyebut bahwa inisiatif pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan yang pertama di Indonesia. ...
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta kepada pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota untuk melaporkan data Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) yang telah dilakukan di ...
Tim Percepatan Reformasi Hukum menyampaikan lebih dari 150 rekomendasi prioritas reformasi hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. ...
Masyarakat marga Bukit Bulan di Kabupaten Sarolangun dan masyarakat adat Kerinci, Provinsi Jambi, saat ini sedang menunggu legalitas hutan adat mereka. Syarat legal formal dari negara untuk pengakuan ...
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, berupaya agar warga yang berada di sekitar dan di dalam hutan adat dapat mengelola dan memanfaatkan potensi hutan tersebut untuk peningkatan ekonomi ...