Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) siap memberikan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang tidak taat aturan, khususnya terkait lingkungan hidup. “Inventarisir usaha tambang, ...
Kepolisian Resor (Polres) Donggala, Sulawesi Tengah mendukung pemerintah daerah untuk melakukan penertiban kawasan sekitar pelabuhan di wilayah itu. "Kami sudah bertemu dengan Wakil Bupati ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah mendorongevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) khususnya pertambangan nikel di Morowali dan Morowali Utara. "Perlu ...
Wakil Ketua Umum PP PBSI Taufik Hidayat menyampaikan kritik terhadap sikap sebagian atlet bulu tangkis nasional yang dinilainya kurang terbuka dalam proses evaluasi, terutama setelah hasil kurang ...
Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengingatkan kewajiban reklamasi pascatambang dan reboisasi kawasan hutan, khususnya perusahaan bergerak di pertambangan nikel. "Pemerintah perlu melakukan ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah, akan melakukan verifikasi ulang data pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I sebanyak 255 orang pada formasi 2024, karena ...
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) pertambangan nikel di Morowali dan Morowali Utara yang tidak taat aturan ...
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak pihak perusahaan untuk segera melakukan reklamasi pascatambang, khususnya tambang nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. "Jika perusahaan ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), memastikan memberikan pelindungan terhadap masyarakat di daerah itu yang ingin bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di ...
Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, segera membangun mal pelayanan publik (MPP) dan menyediakan aplikasi Lapor Bupati untuk memudahkan masyarakat di daerah itu dalam memberikan pelayanan ...