Palu (ANTARA) - Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Ibrahim Hafid mengemukakan seluruh bakal calon kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus membuat komitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, dalam rangka mencegah terjadi banjir dan longsor di Sulteng.
"Harus ada komitmen tertulis hitam di atas putih, sebagai bentuk keseriusan para bakal calon kepala daerah untuk melestarikan hutan dan lahan, dalam upaya mencegah banjir dan longsor," ucap Ibrahim Hafid, di Palu, Jumat, terkait dengan upaya pencegahan banjir dan longsor di Sulteng.
Ibrahim Hafid yang merupakan Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng menyampaikan, salah satu yang menjadi penyebab banjir dan longsor yakni karena adanya kerusakan lingkungan utamanya hutan dan lahan. Dimana pembukaan lahan di bagian hulu, penebangan pohon, cenderung berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan yang menjadi faktor utama terjadinya banjir dan longsor.
Olehnya, ia menegaskan, butuh komitmen serius dari bakal calon kepala daerah. Selain itu, lewat komitmen bakal calon kepala daerah, ketika nantinya terpilih menjadi kepala daerah, perlu memperjelas mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW), yang mengatur mengenai wilayah-wilayah perkebunan dan pertambangan.
"Untuk lebih memaksimalkan penataan lingkungan sekaligus pencegahan bencana banjir dan longsor, maka perlu mempercepat penerbitan Perda RTRW dan memperjelas mengena kawasan-kawasan perkebunan dan pertambangan," katanya.
Namun, ia menyebut penyusunan dan pengesahan RTRW, jangan hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. Tetapi antara ekonomi dan ekologis harus berjalan seimbang. Sebab, bila ekonomi meningkat, namun lingkungan rusak juga akan berdampak pada ekonomi itu sendiri.
"Faktor pelestarian lingkungan ini sangat penting, olehnya Ranperda RTRW harus berorientasi pada aspek lingkungan," sebutnya.
Di satu sisi, kata dia, adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (Peti) menjadi sebab adanya banjir dan longsor. Misalnya, banjir bandang yang menghantam Kabupaten Parigi Moutong baru-baru ini. Hal itu, sebut dia, disebabkan karena adanya kegiatan pertambangan tanpa izin di Kayuboko.
"Sampai saat ini kegiatan pertambangan itu jika dilihat dari RTRW, tidak jelas keberadaannya di mana, dalam kawasan apa. Ini perlu langkah penindakan yang tegas," ujarnya.
Di sisi lain perlu ada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan, seperti drainase dan sebagainya dalam rangka pencegahan bencana banjir.
"Fraksi NasDem juga mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga sarana dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, oleh negara," imbuhnya.
"Harus ada komitmen tertulis hitam di atas putih, sebagai bentuk keseriusan para bakal calon kepala daerah untuk melestarikan hutan dan lahan, dalam upaya mencegah banjir dan longsor," ucap Ibrahim Hafid, di Palu, Jumat, terkait dengan upaya pencegahan banjir dan longsor di Sulteng.
Ibrahim Hafid yang merupakan Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng menyampaikan, salah satu yang menjadi penyebab banjir dan longsor yakni karena adanya kerusakan lingkungan utamanya hutan dan lahan. Dimana pembukaan lahan di bagian hulu, penebangan pohon, cenderung berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan yang menjadi faktor utama terjadinya banjir dan longsor.
Olehnya, ia menegaskan, butuh komitmen serius dari bakal calon kepala daerah. Selain itu, lewat komitmen bakal calon kepala daerah, ketika nantinya terpilih menjadi kepala daerah, perlu memperjelas mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW), yang mengatur mengenai wilayah-wilayah perkebunan dan pertambangan.
"Untuk lebih memaksimalkan penataan lingkungan sekaligus pencegahan bencana banjir dan longsor, maka perlu mempercepat penerbitan Perda RTRW dan memperjelas mengena kawasan-kawasan perkebunan dan pertambangan," katanya.
Namun, ia menyebut penyusunan dan pengesahan RTRW, jangan hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. Tetapi antara ekonomi dan ekologis harus berjalan seimbang. Sebab, bila ekonomi meningkat, namun lingkungan rusak juga akan berdampak pada ekonomi itu sendiri.
"Faktor pelestarian lingkungan ini sangat penting, olehnya Ranperda RTRW harus berorientasi pada aspek lingkungan," sebutnya.
Di satu sisi, kata dia, adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (Peti) menjadi sebab adanya banjir dan longsor. Misalnya, banjir bandang yang menghantam Kabupaten Parigi Moutong baru-baru ini. Hal itu, sebut dia, disebabkan karena adanya kegiatan pertambangan tanpa izin di Kayuboko.
"Sampai saat ini kegiatan pertambangan itu jika dilihat dari RTRW, tidak jelas keberadaannya di mana, dalam kawasan apa. Ini perlu langkah penindakan yang tegas," ujarnya.
Di sisi lain perlu ada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan, seperti drainase dan sebagainya dalam rangka pencegahan bencana banjir.
"Fraksi NasDem juga mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga sarana dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, oleh negara," imbuhnya.