Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Empat desa di Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah (Sulteng), terisolir setelah banjir yang mengakibatkan putusnya jembatan Karangana, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki akses penghubung ke desa terisolir itu.
"Pemerintah Kabupaten Sigi sudah meninjau langsung lokasi banjir bandang di Kecamatan Pipikoro yang mengakibatkan akses jalan putus total, sehingga saya sudah memerintahkan Dinas PU untuk mengerahkan alat berat di Kecamatan Pipikoro sampai di bibir Sungai Karangana, di lokasi putusnya jembatan itu," kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi di Sigi, Rabu.
Dia menuturkan dengan status kebencanaan di Pipikoro, pihaknya tidak bisa mengeluarkan dana belanja tidak terduga (BTT) karena tidak adanya korban dan pengungsi di wilayah tersebut.
"Di sana tanpa pengungsi dan korban, sementara dalam undang-undang bencana untuk mengeluarkan belanja tidak terduga (BTT) itu syarat utamanya harus ada pengungsi dan korban, syarat itu tidak terpenuhi sehingga kami tidak bisa mengeluarkan BTT karena kondisi darurat," ucapnya.
Usai meninjau lokasi putusnya jembatan dan berkoordinasi dengan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, kata dia, pemerintah berupaya agar bisa mengeluarkan dana BTT sebagai kebutuhan mendesak.
"Setelah kunjungan bahwa pemerintah harus segera berbuat untuk mengeluarkan dana BTT karena kebutuhan mendesak, jadi itu setingkat di bawah darurat tapi itu bisa juga dikeluarkan. Kenapa dia mendesak untuk dikeluarkan BTT karena jika tidak segera dikeluarkan maka lebih dari 1.000 jiwa di empat desa terisolir yang tidak bisa menyeberang untuk mendapatkan pasokan logistik sembako misalnya," ujar Wabup Sigi.
Dia menambahkan saat ini satu puskesmas di wilayah Pipikoro, persediaan obat-obatan semakin menipis sehingga perlu pasokan obat terbaru ke fasilitas kesehatan itu.
"Di sana juga ada puskesmas dan persediaan obat semakin terbatas, ini tentunya harus segera ditangani pemerintah tentunya," kata Samuel.
Dia menambahkan, pihaknya mengajak seluruh kepala desa yang wilayahnya terisolir itu untuk melakukan pertemuan terkait mencari jalan keluar secara bersama-sama akibat putusnya jembatan Karangana.
"Dalam pertemuan dengan kepala desa, termasuk desa yang wilayahnya terisolir, terpaksa kadesnya berjalan menyusuri hutan dengan berjalan kaki mulai pukul 08.00 Wita dan tiba di lokasi pertemuan pukul 17.00 Wita karena memang mereka memutar hutan belantara yang belum pernah terbuka sama sekali," tutur Wabup Sigi.
Kebetulan juga di sana ada jembatan penghubung untuk pergi ke sawah dan kebun, karena jembatan penghubung utama putus sementara tidak bisa menyeberang isungai tanpa melintasi jembatan.
Warga di empat wilayah Pipikoro yang terisolir itu berharap pemerintah segera menangani putusnya akses jalan penghubung tersebut
Menurut Wabup Sigi, alat berat milik pemerintah tidak bisa melakukan pengerjaan di empat desa terisolir karena tidak ada jalan lintas di lokasi itu.
"Alat berat hanya bisa sampai di situ dan tidak bisa menyeberang, sedangkan titik longsor di seberang jembatan juga banyak. Makanya saya perintahkan Dinas PU segera membuat jembatan darurat di Karangana, Mapahi dan Mamu supaya tersambung akses jalan yang terputus itu," kata Samuel.
Dia mengemukakan berdasarkan hasil keputusan pertemuan antara pemerintah dengan kepala-kepala desa di Pipikoro bahwa pengerjaan jalan tertutup longsor di empat desa terisolir dilakukan secara manual oleh masyarakat setempat.
"Untuk jalan yang tertutup longsor setelah jembatan Karangana yaitu desa Banasu, Masewo, Mamu dan Kalamanta maka itu akan dikerjakan manual oleh warga sekitar dan itu pemerintah bayar dengan sistem hari orang kerja (HOK) dari dana kebutuhan mendesak. Jadi masyarakat dari empat desa terisolir ditambah dua desa sebelum jembatan Karangana akan bergotong royong dan bermalam di hutan," ujar dia.
Samuel menegaskan dari dana mendesak itu hanya bisa membayarkan sebanyak untuk 100 orang.
"Jadi yang bisa dibayarkan HOK paling banyak 100 orang dan kemungkinan orang bekerja disana lebih dari itu bahkan mencapai 300 orang karena memang keinginan dan harapan mereka bisa segera terbuka jalan penghubung itu," ucapnya.
Uang yang diterima oleh warga bertanda tangan HOK itu sepakat untuk dibelikan bahan makanan, jadi betul-betul mereka bekerja gotong royong dan makannya dari orang-orang yang menerima HOK sehingga tidak ada satupun orang mengambil upahnya.
Pemerintah Kabupaten Sigi pun memberikan waktu kepada Dinas Pekerjaan Umum dan masyarakat yang bekerja membuka jalan itu selama tujuh hari.
"Jadi pemerintah hadir dengan dana kemudian dimanfaatkan dengan sistem gotong royong untuk membuka jalan akses penghubung di kecamatan Pipikoro. Targetnya itu satu pekan mulai tanggal 29 April 2024," tutur Samuel Yansen Pongi.*
