Kolonodale (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) dalam tempo kurang dari tiga bulan ke depan, akan mengimplementasikan pengelolaan sistem perkantoran secara elektronik (e-Office) dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan (e-Sakip).
"Kita berdiskusi dengan Bupati Sumedang tadi bahwa dalam tempo tiga bulan ke depan, e-Office sudah bisa kita 'launching' (luncurkan) di Morut," kata Bupati Morowali Utara Delis J. Hehi di Sumedang, Kamis (20/1).
Bupati Delis yang didampingi Ketua DPRD Morut, Kadis Kominfo Morut, Plt Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas PMDD, berkunjung ke Kabupaten Sumedang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait penggunaan aplikasi teknologi e-Office dan e-Sakip yang dibangun dan diterapkan oleh Pemkab Sumedang.
Kedua kepala daerah tersebut juga menyepakati kesepakatan kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
Bupati Delis mengatakan penerapan e-Office akan memperlancar update data dan administrasi, sehingga pelayanan pemerintahan dan publik bisa lebih sederhana dan lancar.
Soal e-Sakip, kata dia, Pemkab Morut akan lebih fokus pada perbaikan peringkat sakib, setelah mengunjungi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Sumedang yang sudah menerapkannya lebih dahulu.
"Dengan ditandatanganinya kerja sama ini merupakan wujud keseriusan Pemkab Morut dalam mengakselerasi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mengejar ketertinggalan yang dialami Morut," kata pak dokter, panggilan akrab Bupati Delis.
Sementara itu Bupati Sumedang Ahmad Munir dalam sambutannya mengemukakan aplikasi e-Office dan e-Sakib merupakan paket lengkap untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Hampir seluruh aspek dalam pemerintahan sudah terintegrasi dalam aplikasi e-Office ini. Kepala daerah dapat mengecek pendapatan serta pengeluaran secara 'real time' (tiap saat), sehingga kepala daerah dapat mengontrol posisi ks daerah setiap saat," ujarnya.
Sebelum aplikasi ini diterapkan, kata Munir, Pemkab Sumedang menduduki posisi ke-26 dari 26 kabupaten-kota di Jabar dalam pelayanan pemerintahan, namun setelah aplikasi ini diterapkan, Sumedang saat ini menduduki peringkat ke-7.
Dalam kunjungan itu, Bupati Morut dan rombongan juga meninjau Mal Pelayanan Publik Pemkab Sumedang yang merupakan sarana pelayanan perizinan satu atap.
Sebelumnya Wapres RI Ma'ruf Amin saat berkunjung ke Kota Palu pekan lalu meminta semua kepala daerah di Sulawesi Tengah untuk memperluas penerapan mal pelayanan publik di daerah ini.
"Kita berdiskusi dengan Bupati Sumedang tadi bahwa dalam tempo tiga bulan ke depan, e-Office sudah bisa kita 'launching' (luncurkan) di Morut," kata Bupati Morowali Utara Delis J. Hehi di Sumedang, Kamis (20/1).
Bupati Delis yang didampingi Ketua DPRD Morut, Kadis Kominfo Morut, Plt Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas PMDD, berkunjung ke Kabupaten Sumedang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait penggunaan aplikasi teknologi e-Office dan e-Sakip yang dibangun dan diterapkan oleh Pemkab Sumedang.
Kedua kepala daerah tersebut juga menyepakati kesepakatan kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
Bupati Delis mengatakan penerapan e-Office akan memperlancar update data dan administrasi, sehingga pelayanan pemerintahan dan publik bisa lebih sederhana dan lancar.
Soal e-Sakip, kata dia, Pemkab Morut akan lebih fokus pada perbaikan peringkat sakib, setelah mengunjungi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Sumedang yang sudah menerapkannya lebih dahulu.
"Dengan ditandatanganinya kerja sama ini merupakan wujud keseriusan Pemkab Morut dalam mengakselerasi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mengejar ketertinggalan yang dialami Morut," kata pak dokter, panggilan akrab Bupati Delis.
Sementara itu Bupati Sumedang Ahmad Munir dalam sambutannya mengemukakan aplikasi e-Office dan e-Sakib merupakan paket lengkap untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Hampir seluruh aspek dalam pemerintahan sudah terintegrasi dalam aplikasi e-Office ini. Kepala daerah dapat mengecek pendapatan serta pengeluaran secara 'real time' (tiap saat), sehingga kepala daerah dapat mengontrol posisi ks daerah setiap saat," ujarnya.
Sebelum aplikasi ini diterapkan, kata Munir, Pemkab Sumedang menduduki posisi ke-26 dari 26 kabupaten-kota di Jabar dalam pelayanan pemerintahan, namun setelah aplikasi ini diterapkan, Sumedang saat ini menduduki peringkat ke-7.
Dalam kunjungan itu, Bupati Morut dan rombongan juga meninjau Mal Pelayanan Publik Pemkab Sumedang yang merupakan sarana pelayanan perizinan satu atap.
Sebelumnya Wapres RI Ma'ruf Amin saat berkunjung ke Kota Palu pekan lalu meminta semua kepala daerah di Sulawesi Tengah untuk memperluas penerapan mal pelayanan publik di daerah ini.