Palu (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyosialisasikan pengawasan partisipatif, untuk media, mahasiswa dan akademisi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Kami berharap media dan akademisi membantu kami memberikan pendidikan politik, memberikan informasi politik yang baik kepada masyarakat,” kata Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun di Kota Palu, Jumat.
Dia menjelaskan sosialisasi itu merupakan bagian dari upaya Bawaslu Sulteng, untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat serta media, dalam menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu.
“Media memiliki fungsi strategis dalam menginformasikan dan mengedukasi masyarakat, mengenai pentingnya pengawasan partisipatif," katanya menegaskan.
Lanjut dia, tantangan Pilkada serentak tahun 2024, jauh lebih besar kerawanannya dibandingkan Pemilu 2024. Alasannya, kepentingan lokal lebih mendominasi yang berimbas tekanan kepada penyelenggara.
Dia mengungkapkan personel pengawasan yang dimiliki Bawaslu sangat terbatas. Di setiap desa hanya memiliki satu orang dan bertugas di 217 desa se-Sulteng, dan tiga orang untuk setiap kecamatan, yang tersebar di 175 kecamatan se-Sulteng.
"Jumlah itu tidak akan cukup untuk memantai semua bentuk pengawasan, di tengah harapan masyarakat agar Bawaslu bisa mengawasi dengan baik jalannya pemilu," katanya menegaskan.
Kata dia, di Pemilu 14 Februari 2024 data partisipasi pemilih mencapai angka 81 persen. Dia pun berharap partisipasi pemilih di Pilkada serentak pada 27 November 2024 akan lebih besar lagi.
“Kami berharap media dan akademisi membantu kami memberikan pendidikan politik, memberikan informasi politik yang baik kepada masyarakat,” kata Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun di Kota Palu, Jumat.
Dia menjelaskan sosialisasi itu merupakan bagian dari upaya Bawaslu Sulteng, untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat serta media, dalam menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu.
“Media memiliki fungsi strategis dalam menginformasikan dan mengedukasi masyarakat, mengenai pentingnya pengawasan partisipatif," katanya menegaskan.
Lanjut dia, tantangan Pilkada serentak tahun 2024, jauh lebih besar kerawanannya dibandingkan Pemilu 2024. Alasannya, kepentingan lokal lebih mendominasi yang berimbas tekanan kepada penyelenggara.
Dia mengungkapkan personel pengawasan yang dimiliki Bawaslu sangat terbatas. Di setiap desa hanya memiliki satu orang dan bertugas di 217 desa se-Sulteng, dan tiga orang untuk setiap kecamatan, yang tersebar di 175 kecamatan se-Sulteng.
"Jumlah itu tidak akan cukup untuk memantai semua bentuk pengawasan, di tengah harapan masyarakat agar Bawaslu bisa mengawasi dengan baik jalannya pemilu," katanya menegaskan.
Kata dia, di Pemilu 14 Februari 2024 data partisipasi pemilih mencapai angka 81 persen. Dia pun berharap partisipasi pemilih di Pilkada serentak pada 27 November 2024 akan lebih besar lagi.