Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) membahas kesiapan cadangan pangan pemerintah (CPP) menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi sebagai langkah antisipasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat bila terjadi situasi darurat.
"Parigi Moutong salah satu daerah di Sulawesi Tengah rentan terhadap bencana hidrometeorologi, karena geografisnya memiliki banyak gunung curam yang bisa berpotensi banjir saat terjadi hujan dengan intensitas lebat," kata Bupati Parigi Moutong Erwin Burase melalui keterangan tertulis diterima di Palu, Senin.
Ia mengemukakan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Parigi Moutong beberapa bulan terakhir tidak hanya merusak pemukiman warga dan fasilitas umum, tetapi juga sektor pertanian yang menjadi sumber utama pangan dan mata pencaharian masyarakat.
Oleh karena itu, katanya, perlu langkah antisipasi bila terjadi kerawanan pangan akibat dampak bencana hidrometeorologi melalui koordinasi antara pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat guna memperkuat CPP.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Senin itu, bagian dari upaya pemda menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah dari berbagai ancaman bencana alam.
"Dampak yang dirasakan masyarakat mulai dari kerusakan lahan pertanian, hilangnya mata pencaharian petani, hingga ancaman kerawanan pangan. Dukungan pemerintah pusat melalui Bapanas sangat penting supaya ketersediaan pangan di Parigi Moutong tetap terjamin," ujarnya.
Erwin menjelaskan langkah ini diambil menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait dengan potensi curah hujan ekstrem berkepanjangan hingga April 2026.
Menanggapi hal itu, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto mengemukakan mekanisme penggunaan CPP telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125, yang mana CPP hanya dapat digunakan untuk empat tujuan strategis.
Sebanyak empat tujuan itu, yakni bantuan pangan kepada masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4, pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam bentuk operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM), bantuan pangan khusus termasuk program penanganan darurat di dalam negeri, dan bantuan internasional seperti yang pernah dilakukan saat mengirimkan beras ke Palestina.
"Tentu pemerintah selalu menyiagakan CPP untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam situasi darurat," kata dia.
Ia mengatakan data penerima bantuan akan selalu diperbarui sebelum penyaluran dilakukan, supaya bantuan tepat sasaran dan sesuai kondisi terbaru masyarakat di lapangan.
“Secara prinsip, apabila seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi, maka bantuan pangan untuk Kabupaten Parigi Moutong dapat segera direalisasikan. Bahkan selain menjadi jaring pengaman sosial, program ini juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi masyarakat pasca bencana,” katanya.
Pertemuan itu juga menyinggung sejumlah program strategis daerah, antara lain penguatan Gerakan Membangun dari Desa (Gerbang Desa), pembangunan ketahanan pangan berbasis masyarakat, serta penyediaan logistik bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil.
Dia mengharapkan kolaborasi dengan Bapanas mempercepat pemulihan ketahanan pangan pasca-bencana, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi potensi krisis pangan di masa mendatang.