Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah (Sulteng) berupaya mewujudkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2026.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng Bagus Kurniawan di Palu, Senin, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam setiap kewenangan yang dijalankan aparatur pemasyarakatan.
“Zona Integritas bukan sekadar komitmen administratif. Ini adalah pernyataan sikap bahwa setiap layanan harus bebas dari penyimpangan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa integritas, kewenangan justru berpotensi menimbulkan masalah,” katanya.
Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah bersama para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Poso melaksanakan penandatanganan komitmen bersama pembangunan ZI menuju WBK-WBBM.
Bagus mengatakan bahwa penandatanganan pakta integritas tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan pernyataan sikap dan komitmen moral seluruh jajaran pemasyarakatan.
“Pakta integritas yang kita tandatangani hari ini bukan formalitas administratif, tetapi kontrak moral antara aparatur dengan negara, masyarakat, dan hati nurani,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa komitmen bersama tersebut merupakan langkah nyata dalam mendukung reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan zona integritas.
Seluruh penyelenggaraan pemasyarakatan di Sulawesi Tengah, lanjutnya, wajib berpedoman pada nilai inti atau core values Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel (PRIMA).
“Nilai PRIMA harus hidup dalam pola pikir, sikap, dan perilaku kerja sehari-hari, bukan sekadar slogan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan zona integritas tidak hanya bertujuan menyelesaikan tugas administratif, tetapi membangun sistem dan membentuk budaya kerja yang bersih, melayani, dan berorientasi pada hasil.
Karena itu, ia mengharapkan penandatanganan pakta integritas tersebut dapat menjadi titik awal yang baik untuk mewujudkan komitmen bersama sebagai bagian dari upaya besar reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.