Jakarta (Antaranews Sulteng) - Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadel Muhammad mensinyalir banyak LSM bayaran yang berniat menghancurkan ekonomi nasional, salah satunya dengan merongrong sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan aset penting ekonomi nasional.
"Permasalahan minyak kelapa sawit Indonesia di Eropa semakin runyam setelah sejumlah LSM asal Indonesia menyebutkan perkebunan kelapa sawit di dalam negeri merusak lingkungan. Ini pengkhianatan," kata Fadel seperti dikutip rilis Humas GAPKI, Rabu.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengatakan persepsi sektor kelapa sawit di Eropa dan negara maju lainnya sangat negatif.
Ini makin buruk setelah banyak LSM Indonesia menyampaikan informasi yang tidak terkait kelapa sawit Indonesia.
"Akhirnya yang rugi adalah rakyat sendiri," kata politisi senior Partai Golkar ini.
Baca juga: Darmin Nasution: sawit baik, negara baik
Fadel mengatakan, BKSAP DPR RI akan melaporkan sepak terjang buruk LSM tersebut ke PPATK dan Presiden Jokowi.
"Setelah ini, kita berencana akan minta ke PPATK tentang LSM–LSM apa saja dan berapa uang yang sudah digelontarkan oleh Uni Eropa untuk LSM–LSM yang menjual informasi di dalam negeri. Mereka yang berbicara tidak baik mengenai kita, adalah mereka LSM-LSM yang dibayar," kata Fadel dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.
Mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini mengaku pihaknya telah bertemu langsung dengan parlemen Uni Eropa untuk menjelaskan kondisi sesungguhnya dunia perkelapa sawitan di Indonesia. Ia menolak anggapan bahwa dunia kelapa sawit Indonesia telah merusak lingkungan atau deforestasi.
"Di hadapan parlemen Eropa, kami sampaikan kepada mereka, parlemen kalian besar dengan beranggotakan 200 orang. Tapi kami memiliki parlemen yang besar pula 560 orang. Kami lebih besar. Dari situ akhirnya, terjadi saling pengertian. Mereka akhirnya mau ke sini melihat kondisi sawit kita," katanya.
Baca juga: Indonesia siap hadapi kebijakan Uni-Eropa terkait sawit
Kata Fadel lagi, resolusi Uni Eropa sangat merugikan 50 juta rakyat Indonesia yang bergantung kepada kelapa sawit, termasuk para petani dan buruh.
"Tidak ada alasan bagi kita untuk diam karena resolusi parlemen Uni Eropa itu diskriminatif akibat kampanye negatif LSM terhadap sawit Indoensia. Apalagi dana yang digelontorkan untuk LSM itu sangat besar. Ini harus dihentikan dan ditangkap,” tegasnya.
Untuk diketahui, adalah resolusi Palm Oil and Deforestation of the Rainforests (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) diajukan didasarkan atas tudingan bahwa pengembangan industri kelapa sawit asal Indonesia menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan cuaca.
Hal itu dinilai bertentangan dengan posisi Uni Eropa yang menganut prinsip perdagangan yang adil (fair trade).
Di mana resolusi Eropa itu bertujuan akhir agar minyak sawit – yang produsen terbesarnya adalah Indonesia - tidak dimasukkan sebagai bahan baku program biodiesel Uni Eropa di 2020 karena Industri kelapa sawit dianggap sebagai pemicu utama deforestasi.
"Padahal, seperti kita ketahui, deforestasi bukanlah dikarenakan oleh pengelolaan perkebunan kelapa sawit itu sendiri," pungkas Fadel.
"Permasalahan minyak kelapa sawit Indonesia di Eropa semakin runyam setelah sejumlah LSM asal Indonesia menyebutkan perkebunan kelapa sawit di dalam negeri merusak lingkungan. Ini pengkhianatan," kata Fadel seperti dikutip rilis Humas GAPKI, Rabu.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengatakan persepsi sektor kelapa sawit di Eropa dan negara maju lainnya sangat negatif.
Ini makin buruk setelah banyak LSM Indonesia menyampaikan informasi yang tidak terkait kelapa sawit Indonesia.
"Akhirnya yang rugi adalah rakyat sendiri," kata politisi senior Partai Golkar ini.
Baca juga: Darmin Nasution: sawit baik, negara baik
Fadel mengatakan, BKSAP DPR RI akan melaporkan sepak terjang buruk LSM tersebut ke PPATK dan Presiden Jokowi.
"Setelah ini, kita berencana akan minta ke PPATK tentang LSM–LSM apa saja dan berapa uang yang sudah digelontarkan oleh Uni Eropa untuk LSM–LSM yang menjual informasi di dalam negeri. Mereka yang berbicara tidak baik mengenai kita, adalah mereka LSM-LSM yang dibayar," kata Fadel dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.
Mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini mengaku pihaknya telah bertemu langsung dengan parlemen Uni Eropa untuk menjelaskan kondisi sesungguhnya dunia perkelapa sawitan di Indonesia. Ia menolak anggapan bahwa dunia kelapa sawit Indonesia telah merusak lingkungan atau deforestasi.
"Di hadapan parlemen Eropa, kami sampaikan kepada mereka, parlemen kalian besar dengan beranggotakan 200 orang. Tapi kami memiliki parlemen yang besar pula 560 orang. Kami lebih besar. Dari situ akhirnya, terjadi saling pengertian. Mereka akhirnya mau ke sini melihat kondisi sawit kita," katanya.
Baca juga: Indonesia siap hadapi kebijakan Uni-Eropa terkait sawit
Kata Fadel lagi, resolusi Uni Eropa sangat merugikan 50 juta rakyat Indonesia yang bergantung kepada kelapa sawit, termasuk para petani dan buruh.
"Tidak ada alasan bagi kita untuk diam karena resolusi parlemen Uni Eropa itu diskriminatif akibat kampanye negatif LSM terhadap sawit Indoensia. Apalagi dana yang digelontorkan untuk LSM itu sangat besar. Ini harus dihentikan dan ditangkap,” tegasnya.
Untuk diketahui, adalah resolusi Palm Oil and Deforestation of the Rainforests (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) diajukan didasarkan atas tudingan bahwa pengembangan industri kelapa sawit asal Indonesia menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan cuaca.
Hal itu dinilai bertentangan dengan posisi Uni Eropa yang menganut prinsip perdagangan yang adil (fair trade).
Di mana resolusi Eropa itu bertujuan akhir agar minyak sawit – yang produsen terbesarnya adalah Indonesia - tidak dimasukkan sebagai bahan baku program biodiesel Uni Eropa di 2020 karena Industri kelapa sawit dianggap sebagai pemicu utama deforestasi.
"Padahal, seperti kita ketahui, deforestasi bukanlah dikarenakan oleh pengelolaan perkebunan kelapa sawit itu sendiri," pungkas Fadel.