Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyetujui relokasi penyintas bencana gempa dan tsunami yang dilakukan oleh Arkom Indonesia terhadap penyintas bencana gempa dan tsunami di Kelurahan Mamboro Barat, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala sebagai upaya percepatan pemulihan.
"Pemerintah sangat setuju, karena pemerintah menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam memulihkan kondisi pascabencana," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate di Palu, Rabu.
Mohammad Hidayat Lamakarate mengemukakan ketika penyintas bencana gempa dan tsunami berkeinginan untuk direlokasi secara mandiri ex-situ kelompok dan ada lembaga atau para mitra/pihak yang bersedia untuk melakukan pendampingan terhadap hal itu, maka relokasi secara mandiri dapat dilakukan.
"Ketika ada masyarakat yang ingin direlokasi secara mandiri, maka boleh dilakukan. Jadi, boleh dilakukan dari pemerintah, dari lembaga non-pemerintah dan boleh dari masyarakat," ucapnya lagi.
Sekdaprov Sulteng menguraikan masalah terbesar dalam relokasi adalah penyiapan lahan, namun jika masyarakat berkomitmen membantu menyediakan lahan, kemudian ada lembaga yang bersedia membantu termasuk membangunkan hunian, maka hal itu merupakan langkah yang tidak terpisahkan dalam menanggulangi pascabencana.
Hidayat menyampaikan Pemerintah Sulteng berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan kondisi pascabencana dengan cepat. Karena itu ia menegaskan Pemprov Sulteng butuh kerja cepat penanggulangan pascabencana.
"Terima kasih Arkom Indonesia yang telah membantu memulihkan kondisi penyintas pascabencana gempa dan tsunami," ujar dia.
Dia menguraikan di beberapa daerah terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi juga berlangsung relokasi dengan skema relokasi mandiri. Skema relokasi mandiri, kata dia, paling banyak dilakukan di Kabupaten Donggala.
Salah satu pihak yang turut membantu dalam merelokasi penyintas secara mandiri di Kabupaten Donggala ialah Arkom Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah. Terdapat masyarakat di dua desa meliputi Desa Tompe dan Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja yang direlokasi secara mandiri ex-situ kelompok oleh Arkom Indonesia.
"Skema relokasi mandiri ex-situ kelompok saat ini kami coba lakukan di Kabupaten Donggala dan Kota Palu, untuk Kota Palu di Kelurahan Mamboro Barat," sebut Tim Monitoring dan Evaluasi Arkom Indonesia wilayah Palu, Mohammad Cora di Palu, Rabu.
Untuk wilayah Palu di Kelurahan Mamboro Barat saat ini tengah berlangsung proses pembangunan hunian tetap penyintas bencana gempa dan tsunami yang mayoritas adalah nelayan.
Karena itu, Cora mengemukakan setelah dari Palu, Arkom Indonesia akan melangsungkan pembangunan hunian tetap penyintas di dua desa tersebut di Kecamatan Sirenja.
"Sementara ini masih dalam tahap penyelesaian kepastian lahan relokasi penyintas, jadi yang di Palu dulu baru nanti ke Donggala," ungkapnya.
Di Desa Tompe terdapat 17 keluarga yang akan direlokasi secara mandiri ex-situ kelompok oleh Arkom Indonesia di lahan relokasi seluas kurang lebih 2.500 meter persegi. Juga terdapat 24 keluarga yang direlokasi secara mandiri ex-situ individu.
Untuk Desa Tanjung Padang, terdapat 34 keluarga yang akan di relokasi secara mandiri ex-situ kelompok di dua lahan relokasi yang masing-masing luasnya berbeda yaitu 1 hektare dan 800 meter persegi.
"Pemerintah sangat setuju, karena pemerintah menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam memulihkan kondisi pascabencana," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate di Palu, Rabu.
Mohammad Hidayat Lamakarate mengemukakan ketika penyintas bencana gempa dan tsunami berkeinginan untuk direlokasi secara mandiri ex-situ kelompok dan ada lembaga atau para mitra/pihak yang bersedia untuk melakukan pendampingan terhadap hal itu, maka relokasi secara mandiri dapat dilakukan.
"Ketika ada masyarakat yang ingin direlokasi secara mandiri, maka boleh dilakukan. Jadi, boleh dilakukan dari pemerintah, dari lembaga non-pemerintah dan boleh dari masyarakat," ucapnya lagi.
Sekdaprov Sulteng menguraikan masalah terbesar dalam relokasi adalah penyiapan lahan, namun jika masyarakat berkomitmen membantu menyediakan lahan, kemudian ada lembaga yang bersedia membantu termasuk membangunkan hunian, maka hal itu merupakan langkah yang tidak terpisahkan dalam menanggulangi pascabencana.
Hidayat menyampaikan Pemerintah Sulteng berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan kondisi pascabencana dengan cepat. Karena itu ia menegaskan Pemprov Sulteng butuh kerja cepat penanggulangan pascabencana.
"Terima kasih Arkom Indonesia yang telah membantu memulihkan kondisi penyintas pascabencana gempa dan tsunami," ujar dia.
Dia menguraikan di beberapa daerah terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi juga berlangsung relokasi dengan skema relokasi mandiri. Skema relokasi mandiri, kata dia, paling banyak dilakukan di Kabupaten Donggala.
Salah satu pihak yang turut membantu dalam merelokasi penyintas secara mandiri di Kabupaten Donggala ialah Arkom Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah. Terdapat masyarakat di dua desa meliputi Desa Tompe dan Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja yang direlokasi secara mandiri ex-situ kelompok oleh Arkom Indonesia.
"Skema relokasi mandiri ex-situ kelompok saat ini kami coba lakukan di Kabupaten Donggala dan Kota Palu, untuk Kota Palu di Kelurahan Mamboro Barat," sebut Tim Monitoring dan Evaluasi Arkom Indonesia wilayah Palu, Mohammad Cora di Palu, Rabu.
Untuk wilayah Palu di Kelurahan Mamboro Barat saat ini tengah berlangsung proses pembangunan hunian tetap penyintas bencana gempa dan tsunami yang mayoritas adalah nelayan.
Karena itu, Cora mengemukakan setelah dari Palu, Arkom Indonesia akan melangsungkan pembangunan hunian tetap penyintas di dua desa tersebut di Kecamatan Sirenja.
"Sementara ini masih dalam tahap penyelesaian kepastian lahan relokasi penyintas, jadi yang di Palu dulu baru nanti ke Donggala," ungkapnya.
Di Desa Tompe terdapat 17 keluarga yang akan direlokasi secara mandiri ex-situ kelompok oleh Arkom Indonesia di lahan relokasi seluas kurang lebih 2.500 meter persegi. Juga terdapat 24 keluarga yang direlokasi secara mandiri ex-situ individu.
Untuk Desa Tanjung Padang, terdapat 34 keluarga yang akan di relokasi secara mandiri ex-situ kelompok di dua lahan relokasi yang masing-masing luasnya berbeda yaitu 1 hektare dan 800 meter persegi.