DP3A: Pembangunan desa di Sulteng perlu kedepankan kesetaraan gender

Selasa, 1 Juni 2021 18:06 WIB

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3A Provinsi Sulteng Irmawati Sahi (kiri) dalam kegiatan pelatihan integrasi gender dalam perencanaan penganggaran desa, yang diselenggarakan di Kabupaten Parigi Moutong. (Dok DP3A Sulteng)

Palu (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan bahwa pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di masing-masing desa perlu mengedepankan kesetaraan gender, dengan strategi pemenuhan hak.

"Pemerintah desa perlu berperan serta mengupayakan agar kesetaraan gender dapat dilaksanakan pada kebijakan, program dan kegiatan di tingkat desa," ucap Kepala DP3A Provinsi Sulteng Ihsan Basir melalui Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Irmawati Sahi, di Palu, Selasa.

Kata Irmawati Sahi, DP3A Provinsi Sulteng terus mendorong dan berupaya agar kesetaraan gender dalam proses perencanaan dan implementasi serta tujuan dari setiap kegiatan dan program pembangunan dapat terakomodir.

Karena itu, kata dia, DP3A Provinsi Sulteng berupaya melatih perempuan di desa, aparat desa, organisasi perempuan desa, majelis ta’lim, tokoh perempuan, mengenai kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan desa melalui pelatihan integrasi gender dalam perencanaan penganggaran desa.

"Iya, salah satu daerah yang menjadi sasaran kami adalah Kabupaten Parigi Moutong yang telah kami laksanakan kegiatan tersebut di akhir bulan Mei," ungkapnya.

"Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan akses," tambahnya.

Irma juga menyebut bahwa hal juga untuk mendorong perempuan berpartisipasi dan mengontorol perencanaan dan pembangunan, sehingga manfaaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

"Persoalan gender ini perlu mendapat perhatian bersama mengingat sampai saat ini indikator-indikator pembangunan menunjukkan masih terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan," sebutnya.

Upaya responsif gender di desa, kata Irma, yaitu mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki termasuk difabel, anak khususnya anak berkebutuhan khusus, lansia termasuk stunting untuk diakomodasi dalam program dan kegiatan baik dalam perencanaan strategi maupun perencanaan operasional di desa.

"Sehingga dapat memberikan jaminan kepada kelompok-kelompok tersebut menjadi prioritas pembangunan di desa. Perencanaan responsif gender ditingkat desa adalah mengintegraskan gender dalam setiap proses penyusunan perencanaan. Baik itu perencanaan strategis jangka panjang dan menengah di desa dalam bentuk dokumen RPJM desa dan perencanaan operasional dalam bentuk RKP desa," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, isu gender sebagai cross cutting issues telah menjadi salah satu isu prioritas di semua bidang pembangunan. Sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.