Bupati Morut luncurkan program 'Sabit' mudahkan layani ibu bersalin

Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Bupati Morowali Utara (Morut) Delis J. Hehi, hari Senin (12/9) di Kolonodale, meluncurkan program inovasi terbaru bidang pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya ibu-ibu berdalin atau melahirkan yang disebut program 'Sabit' (Satu Lahir Lima Terbit)

Program 'Sabit' merupakan karya inovatif hasil kolaborasi Pemkab Morut bersama BPJS Kesehatan guna mendukung program jaminan kesehatan masyarakat (JKM) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan melalui program 'Morut Sehat'.

Program Sabit yang disinergikan oleh BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini akan memberikan pelayanan khusus kepada ibu-ibu yang menjalani persalinan di instalasi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemda dan BPJS Kesehatan.

"Setiap ibu melahirkan, akan langsung menerima lima dokumen kependudukan yang paling mendasar yakni Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga Terbaru, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan," ujar Delis yang baru saja menerima penghargaan dari Kemendagri dan MNC Portal sebagai bupati paling inovatif dalam memanfaatkan potensi daerah itu.

Delis menilai bahwa program Sabit ini merupakan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam pelayanan ibu melahirkan dan pengurusan dokumen kependudukan.

Selama ini, kata Delis, masyarakat yang lahir tidak bisa langsung mengurus dokumen kependudukan karena keterbatasan akses, baik sarana maupun prasarana. "Keluarga bayi baru lahir juga harus ke sana ke mari mengurus dokumen-dokumen tersbeut di berbagai kantor yang berbeda sehingga sangat memberatkan," ujarnya.

Akibatnya, jelas Delis, ada keluarga yang akhirnya tidak mengurus Akte Kelahiran atau KIA serta KK baru. Keluarga ini juga tidak bisa mengurus BPJS Kesehatan dan KIS sehingga menyulitkan bagi keluarga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sangat diperlukan.

Oleh karena itu program Sabit ini akan diterapkan mulai hari ini juga. Setiap ibu melahirkan, saat keluar dari fasilitas kesehatan, langsung membawa pulang kelima dokumen kependudukan yang mendasar itu.

"Jika ada bayi yang baru lahir harus dirujuk ke faskes pada kelas yang lebih tinggi untuk mendapatkan perawatan yang intensif, maka bayi yang bersangkutan akan langsung memiliki kartu BPJS Kesehatan untuk menjamin pelayanan BPJS pada kelas faskes yang tinggi itu," ujarnya.

Bupati Delis mengapresiasi BPJS Kesehatan bersama dengan OPD serta fasilitas kesehatan yang telah melahirkan inovasi ini untuk mendukung visi besar Pemkab Morut yakni Menjadikan Masyarakat Morut Sehat, Cerdas dan Sejahtera (SCS).

Salah satu persyaratan inti yang harus dipenuhi oleh ibu melahirkan untuk mendapatkan layanan lima dokumen kependudukan paling mendasar itu adalah harus menyiapkan nama bayi yang baru lahir, yakni nama yang sudah tetap, tidak akan berubah-ubah lagi.

Nama tersebut cukup diserahkan ke petugas operator di rumah sakit atau di Puskesmas untuk diinput dan diupload nama bayi dan kartu keluarga induk ke sistem yang terintegrasi dengan Dinas Dukcapil.

Kemudian Dinas Dukcapil menerbitkan dokumen kependudukan yang menjadi wewenangnya dan dilanjutkan oleh BPJS Kesehatan menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Morowali Utara Zadly mengapresiasi Pemkab Morut atas dukungan terhadap program JKN KIS yang dilaksanakan BPJS Kesehatan. 

Dukungan pemerintah daerah yang maksimal ini akhirnya berbuah inovasi hasil kolaborasi BPJS Kesehatan bersama OPD dan Faskes terkait di Morut.

"Kami menerima ini sebagai sebuah amanah sekaligus kepercayaan pemerintah daerah terhadap BPJS Kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Zaldi.

Pada acara peluncuran Program Sabit tersebut turut hadir  Wabub Morut H. Djira, Sekkab Morut Musda Guntur, Kepala Dinas Kesehatan, Kelaa Dinas Dukcapil, Direktur RSU Kolonodale serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Morut.