Jakarta (ANTARA) - Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Indonesia gencar mencanangkan transformasi ekonomi digital. Tidak hanya untuk mempermudah kehidupan masyarakat dalam bertransaksi, tapi agenda tersebut juga dilakukan agar Indonesia mampu bersanding dengan negara-negara lainnya seperti Malaysia dan India sebagai emerging economy.
LIKE IT merupakan kolaborasi antara BI, OJK, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK).
BI juga secara rutin mempublikasi materi edukatif seperti panduan penggunaan sistem pembayaran digital, artikel, serta infografis yang disebarluarkan melalui website, media sosial, dan kampanye lainnya.
Tak hanya dari unsur pemerintah, perusahaan teknologi finansial (Tekfin) atau Fintech juga turut bahu-membahu mendorong transformasi ekonomi digital.
Wakil Sekretaris Jenderal II Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Firlie Ganinduto, menjelaskan, terdapat tiga program dari Fintech untuk membantu mendorong transformasi ekonomi digital.
Pertama, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut menggunakan platform Fintech untuk penyaluran bantuan sosial. Contohnya, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang penyalurannya menggunakan e-wallet dari Tekfin terkait.
Kedua, Aftech memberikan dukungan terhadap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menciptakan talenta digital Indonesia.
Ketiga, Aftech memberikan dukungan program transformasi kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk pengaplikasian 20 jenis model bisnis BPD. Program-program tersebut diinisiasi Aftech dengan menekankan pada aspek teknologi.
Contohnya, program peningkatan efisiensi proses bisnis perbankan maupun dukungan infrastruktur teknis, serta peningkatan pelayanan pada nasabah bank sekaligus meningkatkan jangkauan nasabah bank.
Lebih lanjut, sektor asuransi ikut berkontribusi mengedukasi masyarakat Indonesia. Perusahaan asuransi AXA Mandiri melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) turut memberikan wawasan, perencanaan keuangan dan pelatihan ketrampilan termasuk bagi pelaku UMKM.
Dalam dunia internasional, pemerintah telah menyuarakan isu literasi, inklusi keuangan, serta pemanfaatan teknologi guna mempercepat transaksi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.
Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Berlianto Situngkir, mengatakan, Local Currency Transaction (LCT) menjadi fokus pembahasan utama pertemuan tersebut sebagai upaya konektivitas ekonomi kawasan dalam visi ASEAN post-2025. Kemudian, bagaimana cara menjaga stabilitas ekonomi keuangan di kawasan dalam penggunaan Local Currency Transaction dan Regional Payment Connectivity Mechanism untuk memperkuat integrasi di kawasan.
Dalam hal pemerataan infrastruktur, Kominfo melalui Badan Aksesibitlitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tetap melanjutkan dan mempercepat proyek pembangunan 7.000 Base Transceiver Station (BTS) 4G terutama di wilayah 3T pada 2024.
Hingga saat ini, bank digital semakin banyak berdiri, Asosiasi Perbankan Nasional bahkan mencatat telah ada 30 juta pengguna pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia.
Tentu telah menjadi harapan masyarakat luas untuk hidup di tengah ekosistem digital yang semakin mempermudah kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam hal bertransaksi.
Namun begitu, dibutuhkan proses dan kolaborasi antar-banyak pihak untuk mewujudkannya dan Pemerintah perlu mengimbangi dengan regulasi yang efektif agar transformasi ekonomi digital yang telah lama dicanangkan tidak menjadi harapan utopis belaka.
