"Pemenuhan hak anak, ini menjadi tanggung jawab bersama," kata Ayu Bintang Darmawati, saat berdialog dengan warga penyintas gempa dan likuefaksi Sigi berlangsung di kompleks Huntap Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Jumat.
Ayu Bintang mengemukakan pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang dan pemerintah, melainkan semua komponen dan elemen masyarakat.
Hak anak di antaranya meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan perlindungan dan hak partisipasi, harus dijunjung tinggi oleh semua pihak.
"Kita semua harus hadir untuk memenuhi hak - hak anak," ujarnya.
Ayu Bintang mengatakan bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak, Kementerian PPPA sangat intens berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/badan/lembaga terkait di tingkat pusat.
Dalam konteks pemenuhan hak anak, khususnya hak anak penyintas gempa dan likuefaksi yang berada di Huntap Pombewe, ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait untuk menyiapkan sarana dan infrastruktur di Huntap Pombewe.
Salah satu sarana dan infrastruktur itu adalah mengenai pembangunan ruang bermain ramah anak.
"Kami janjikan bahwa ketika kami sampai di Jakarta akan segera kami koordinasikan kepada Menteri PUPR," ujarnya.
Begitu juga dengan sarana lainnya meliputi pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Sulteng terus mendorong pemenuhan hak anak melalui optimalisasi implementasi pengarusutamaan gender.
Upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan yang responsif gender sangat penting secara konsisten dilakukan dalam berbagai dimensi.
"Seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan, peningkatan gender awareness, serta pembangunan sarana prasarana yang mendukung implementasi PUG," kata Kepala Bidang Kualitas Hidup perempuan dan Kualitas keluarga DP3A Sulteng, Irmawati Sahi.*
