Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luqman Hakim untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selain Luqman, KPK juga memanggil dua orang saksi lainnya, yaitu Rinto Sugita dan Irwan Arifiyanto, yang keduanya merupakan pegawai negeri sipil di Kemnaker.
Kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker terjadi tahun 2012. Kasus itu mulai masuk tahap penyelidikan sejak tahun lalu setelah KPK mendapat laporan dari masyarakat.
Sejak Juli 2023, kasus ini lalu naik ke tingkat penyidikan. Ada tiga orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tetapi KPK hingga kini belum merilis nama-namanya.
KPK melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga sudah mencegah ketiga tersangka tersebut untuk bepergian ke luar negeri. Mereka dicegah ke luar negeri untuk jangka waktu enam bulan ke depan.
Kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI ini mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah. KPK menyebut sistem proteksi TKI tersebut tidak berfungsi akibat korupsi.
Pada 8 September 2023, KPK juga telah meminta keterangan Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar terkait kebijakannya dalam pengadaan sistem proteksi TKI tersebut.
Berita Terkait
Meretas mata rantai jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah
Jumat, 19 April 2024 16:30 Wib
Kemenkominfo tegaskan komitmen berantas praktik judi online
Senin, 1 April 2024 15:54 Wib
Polri klaim pemberantasan narkoba didukung teknologi mumpuni
Rabu, 20 Maret 2024 10:24 Wib
15 tersangka dari mantan pegawai Rutan KPK jadi hari kelam pemberantasan korupsi
Sabtu, 16 Maret 2024 11:13 Wib
ATR/BPN tingkatkan capaian target operasi pemberantasan mafia tanah
Rabu, 6 Maret 2024 9:10 Wib
Capres Anies: Pemberantasan korupsi mulai dari tingkat Presiden
Kamis, 18 Januari 2024 11:56 Wib
Kemenkominfo serius perangi judi online
Kamis, 11 Januari 2024 13:37 Wib
Cawapres Mahfud: Korupsi akar utama terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi
Rabu, 20 Desember 2023 6:14 Wib