Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Indonesia pada 2022 paling progresif dalam kategori negara dengan pendapatan menengah atas.
“Capaian indikator SDGs Indonesia mencapai 62 persen dari total target (224 indikator) yang dapat dievaluasi, sehingga Indonesia dianggap paling progresif dalam pencapaian SDGs pada kategori negara dengan pendapatan menengah atas,” ujar dia dalam Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Annual Conference (SAC) 2023 di Yogyakarta, Senin.
Untuk pilar sosial, ketersediaan 61 indikator dari data progres capaian SDGs sebanyak 87 indikator, 51 persen target telah tercapai, 21 persen akan tercapai/membaik, dan 28 persen perlu perhatian khusus. Terkait pilar ekonomi, 69 indikator yang tersedia dari data progres capaian SDGs sebanyak 89 indikator, 61 persen target telah tercapai, 14 persen akan tercapai/membaik, dan 25 persen perlu perhatian khusus.
Mengenai pilar lingkungan, Suharso mengatakan 66 indikator yang tersedia dari data progres capaian SDGs sebanyak 77 indikator, 71 persen target telah tercapai, 5 persen membaik, dan 24 persen membutuhkan perhatian khusus. Terakhir, melihat dari pilar hukum dan tata kelola yang menyediakan 28 indikator dari 36 indikator, 64 persen target telah tercapai, 18 persen akan tercapai, dan 18 persen perlu perhatian khusus.
“Tentu masih banyak tantangan di sejumlah wilayah kita, baik dari sisi aspek sosial, ekonomi, lingkungan maupun kata kelola dalam situasi yang bergerak dinamis ini. Kita sama-sama pahami bahwa hari ini kita di seluruh dunia menghadapi triple planetary crisis, yakni ancaman perubahan iklim, peningkatan polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayat,” kata Menteri PPN.
Sebelumnya, Kementerian PPN bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia meluncurkan Laporan Hasil Tahunan PBB di Indonesia 2022 yang memuat pencapaian tahun kedua implementasi Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework/UNSDCF).
Laporan tersebut menggarisbawahi ketangguhan pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan pembangunan di 2022 yang berkaitan dengan pemulihan dari pandemi COVID-19 dan sejumlah pencapaian TPB/SDGs.
Secara komprehensif, laporan itu menggambarkan kerja sama PBB dan Indonesia dalam mencapai TPB/SDGs tahun 2022 dalam empat bidang prioritas strategis UNSDCF.
Pertama ialah pada bidang pembangunan manusia yang inklusif. Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik mencatat pengiriman 550 juta dosis vaksinasi, mencakup 434 juta dosis vaksinasi COVID-19 dan lebih dari 116 juta dosis vaksin rutin ke seluruh Indonesia.
Kemudian, sekitar 4,2 juta anak balita menerima dosis ketiga vaksin DPT-HB-Hib (difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan infeksi Haemophilus Influenzae tipe b) dengan cakupan 96,1 persen, lebih dari 3,7 juta anak menerima vaksin polio inaktif atau mencapai 87,5 persen, dan 4,1 juta anak menerima vaksin polio oral atau mencapai 95,3 persen dari target.
Selain vaksin, ketersediaan obat Profilaksis Pra Pajanan (PrEP) yang membantu masyarakat berisiko menghindari tertular HIV (human immunodeficiency virus) diperluas dari 12 menjadi 21 kota dan kabupaten. Indonesia juga melaksanakan pelatihan mengenai deteksi dini dan rujukan child wasting untuk 5.350 petugas kesehatan dan 6.464 pengasuh.
Laporan ini juga menyampaikan upaya pencapaian kesetaraan gender melalui perbaikan situasi perempuan dan anak perempuan, terutama melalui pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS).
Capaian ketiga berkaitan dengan pembangunan hijau, perubahan iklim, dan bencana alam. Dengan dukungan PBB, Indonesia disebut berhasil menerbitkan 11 studi terkait perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Indonesia turut menyusun peta jalan mitigasi aksi GRK di sektor kelautan, memperluas kawasan area penggunaan lain untuk menghindari deforestasi seluas 92.580 hektare yang akan menghasilkan emisi setara CO2 (Carbon dioxide) sebesar 33,58 metrik ton, serta melatih 217.317 penambang emas skala kecil untuk menghindari risiko merkuri.
Bidang prioritas strategis terakhir mengenai inovasi untuk mempercepat kemajuan menuju TPB/SDGs.
Indonesia mengembangkan peta jalan baru untuk air minum yang dikelola secara aman, lalu mengumpulkan pendanaan 1,7 miliar dolar AS dari pasar domestik dan global untuk membiayai upaya pencapaian target TPB/SDGs. Pemerintah berkontribusi pula terhadap kebutuhan pembangunan lainnya, hingga mencatatkan 40 penjara di seluruh negeri menerima manfaat dari peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Penjara.
