Jakarta (ANTARA) -
"Terlebih menjelang Bulan Suci Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi," kata Sufmi saat berpidato mewakili pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Pada Masa Persidangan IV tersebut, menurutnya DPR bakal terus mengawal dan mengevaluasi penggunaan APBN oleh pemerintah agar benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Penggunaan APBN itu menurutnya harus diselenggarakan secara tertib dan menaati peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dia mengatakan bahwa DPR menilai bahwa program membangun kedaulatan pangan belum memperlihatkan hasil yang efektif. Sehingga pemerintah perlu mengambil langkah agar harga bahan pangan bisa terjangkau serta memastikan daya beli masyarakat.
"Pemerintah harus membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat, sehingga masalah kelangkaan bahan pangan tidak berulang pada tahun-tahun mendatang," katanya.
Dia juga memastikan bahwa DPR RI juga akan memastikan pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2024 mampu menjaga kesinambungan fiskal pada masa mendatang, di tengah kondisi global yang kurang kondusif.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan bahwa permasalahan kelangkaan pangan bukan hanya terlihat di media sosial saja, melainkan hal tersebut terjadi secara nyata di lapangan.
Di daerah Sukabumi, Jawa Barat, yang merupakan daerah pemilihannya, dia mengatakan terjadi antrean masyarakat yang ingin membeli beras murah. Antrean itu, kata dia, terjadi cukup panjang.
Dia pun menginginkan pemerintah hadir untuk mengatasi hal tersebut demi meringankan beban masyarakat. Menurutnya impor beras pada tahun 2023 belum efektif karena harga beras di tengah masyarakat belum turun.
"Tentunya kita senang kalau mahalnya harga beras itu dinikmati oleh petani, yang jadi permasalahan adalah mahalnya harga beras tidak dinikmati oleh petani kita," kata Slamet.
Adapun Rapat Paripurna DPR RI ke-13 di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mewakili Ketua DPR RI Puan Maharani yang berhalangan hadir secara langsung.
Rapat paripurna tersebut kembali digelar setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Dari total 575 Anggota DPR, 290 Anggota DPR dianggap hadir dan sisanya dianggap tidak hadir.
