Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimistis dapat memperluas penerapan tata kelola kota pintar atau smart governance di seluruh daerah di Indonesia dengan cara memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Melalui sinergi yang kuat antar-pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta hingga masyarakat, kami meyakini dapat menerapkan smart governance secara lebih luas di Indonesia,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.
Kepala BSKDN mengatakan hal itu saat memimpin Rapat Rencana Penyelenggaraan International Training Program for Smart Governance and Policy Capacity Building dengan Inha University Korea Selatan di Aula BSKDN, Jakarta, Selasa (28/5).
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan smart governance tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana semua pihak dapat kerja bersama untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
Ia berharap kerja sama dengan Inha University dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, khususnya terkait peningkatan pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Kerja sama dengan Korea Selatan, dalam hal ini bersama Inha University, sebagai salah satu universitas terbaik di Kota Incheon ini, harapannya nanti kita dapat menyerap banyak ilmu untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik di negara kita,” katanya.
Yusharto juga berharap ke depannya seluruh pemerintah daerah dapat memiliki pemahaman yang sama terkait smart governance dan dapat menerapkan konsep tersebut di daerah masing-masing.
“Kita perlu membangun database (basis data) yang akurat dan up-to-date (terkini) untuk mendukung kebutuhan penelusuran data dan informasi sebagai basis penyusunan strategi kebijakan yang sekali lagi untuk mendukung tata kelola kota pintar,” ucap dia.
