BSKDN ajak pemda terapkan Program Review untuk layanan publik inklusif

Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri memacu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan transparan melalui penerapan Program Review yang diadopsi dari praktik evaluasi publik di Jepang.

"Kami telah menyaksikan sendiri bagaimana Program Review dijalankan di Toyama, Jepang, telah mengevaluasi 6.000-an program pemerintah yang pelaksanaannya mungkin saja dapat kita adopsi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat," kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Program ini dinilai berdampak positif dan terbukti dapat memperkuat partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Untuk itu, BSKDN telah bekerja sama dengan Yayasan Nusantara Sejati (YNS) terkait Program Review yang merupakan inisiasi dari Koso Nippon (Japan Initiative).



Menurutnya, langkah ini sebagai salah satu upaya mendorong partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah.

Penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) telah dilaksanakan pada 29 Juli 2024 di Command Center BSKDN Kemendagri.

Kerja sama tersebut menghasilkan pelaksanaan Program Review yang menjadi pendekatan evaluasi pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Dalam Program Review, berbagai kelompok masyarakat dilibatkan, mulai dari pelajar hingga lansia, untuk memberikan pandangan dan rekomendasi terkait program yang dijalankan.



Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program Review juga dinilai dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Kami mengamati yang terjadi di Program Review ini perwakilan masyarakat dari berbagai segmen, ada kelompok remaja sekolah yang masih SMA, ada ibu-ibu yang sudah lanjut usia, secara bebas memberikan pandangan mereka terhadap program-program yang sedang berlangsung di pemerintah daerah," ujarnya.

Selain mendorong pelaksanaan Program Review, Yusharto juga mengimbau daerah membangun kolaborasi di berbagai sektor guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, murah, dan mudah diakses.

Ia menegaskan kolaborasi dapat membuka peluang bagi daerah untuk mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, baik di dalam negeri maupun internasional.

"Kolaborasi lintas sektoral dan lintas daerah bisa menjadi strategi efektif bagi pemerintah daerah untuk mempelajari dan menerapkan inovasi pelayanan publik yang telah terbukti berhasil," tambah Yusharto.