"Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) merupakan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, nelayan, industri perikanan, dan kelompok masyarakat lainnya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina pada kegiatan pertemuan KPBP di Palu, Jumat.
Ia menjelaskan pembentukan komite ini bertujuan membangun pemahaman bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah, akademisi, asosiasi perikanan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait pendekatan pengelolaan bersama perikanan di wilayah ini.
Sehingga, kata dia, memungkinkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan perikanan.
"Maka dari itu dengan adanya forum ini, kepentingan dan potensi konflik antara pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dan dikelola dengan lebih baik, agar dapat mencegah atau menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam pemanfaatan sumber daya perikanan," katanya.
Ia mengatakan bahwa kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang dihasilkan sangat penting, sehingga saling berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan perlu dilakukan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan perikanan.
Untuk itu, Novalina mengajak seluruh pihak terkait untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi, untuk dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif dalam mengatasi tantangan pengelolaan perikanan, khususnya di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Wakil Ketua USAID Bersama Kelola Perikanan Ber-IKAN Saut Tampubolon menyampaikan bahwa pengelolaan perikanan harus mempromosikan keberlanjutan sumber daya ikan.
"Pengelolaan perikanan harus memperhatikan kualitas, keanekaragaman hayati dan jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang, yakni keamanan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan," katanya.
Ia berharap dengan adanya forum ini, pihaknya dapat berkolaborasi untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara kesehatan, ekologi dan ekosistem serta sosial atau ekonomi.
