
Pemprov Sulteng: Demokrasi berkualitas fondasi pembangunan daerah

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan pentingnya demokrasi berkualitas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Demokrasi yang sehat dan kuat akan melahirkan kebijakan publik yang responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) periode 2025 tahun anggaran 2026 di Palu, Kamis.
Ia menegaskan Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
IDI mengukur perkembangan demokrasi daerah melalui tiga aspek utama, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Hasil pengukuran tersebut, kata dia, diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam memperkuat partisipasi publik, menjaga kebebasan berpendapat, serta meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi di daerah.
Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2024 mengalami kenaikan tipis. Namun terdapat pergeseran pada tiga aspek utama penyusun indeks, di mana aspek kebebasan turun signifikan sebesar 14,53 poin akibat melemahnya indikator kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.
Novalina mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademisi hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan bermartabat.
“Demokrasi bukan hanya tentang proses pemilihan umum, tetapi juga bagaimana membangun budaya dialog, toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan. Sulawesi Tengah adalah daerah majemuk, dan keberagaman adalah kekuatan kita,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya proses pengumpulan dan verifikasi data yang objektif, independen, dan profesional agar hasil IDI mencerminkan kondisi riil demokrasi di daerah.
Ia mengatakan demokrasi yang kuat akan menciptakan stabilitas yang mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap forum ini menjadi ruang dialog yang produktif, terbuka, dan solutif. Sampaikan gagasan dan masukan secara konstruktif demi perbaikan bersama," katanya.
Pewarta : Nur Amalia Amir
Editor:
Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
