Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat harus mengutamakan belanja kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, hal itu terkait dengan program efisiensi anggaran.
"Saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, sehingga penganggaran program harus benar-benar mempertimbangkan manfaat untuk masyarakat," kata Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido saat membuka musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) setempat di Palu, Rabu.
Ia mengemukakan setiap penggunaan anggaran dilakukan dengan bijak dan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan yang paling mendesak serta berdampak langsung pada masyarakat.
"Harus benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dan mendukung program-program prioritas yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga Kota Palu," ujarnya.
Begitu pun usulan program dari masyarakat harus memberikan manfaat besar kepada kelangsungan hidup, kemudian sejalan dengan arah program prioritas daerah dan nasional, supaya berkesinambungan.
Saat ini pemerintah pusat sedang merancang penghematan anggaran sebagai mana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
"Pemkot Palu juga harus mematuhi instruksi ini. Oleh sebab itu prioritaskan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat dan tetap mengacu pada program prioritas jangka menengah daerah," kata dia menuturkan.
Ia menambahkan kesinambungan program daerah dan pusat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional.
"Transparansi anggaran adalah kewajiban, maka setiap OPD di lingkungan Pemkot Palu harus adaptif menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas," kata Reny.
