Donggala (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah memastikan semua hasil efisiensi anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat di daerah itu.
Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan efisiensi anggaran tersebut sebagian besar dipergunakan untuk mengakomodasi apa yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Donggala.
"Beberapa hasil efisiensi anggaran dialihkan ke program yang lebih prioritas seperti BPJS gratis untuk masyarakat kurang mampu dan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan (adminduk) mulai dari KTP elektronik, kartu keluarga dan akta kelahiran serta akta kematian," kata Vera Elena Laruni di Banawa, Minggu.
Ia mengemukakan pemerintah daerah sudah menganggarkan pembelian enam mesin cetak untuk tahap pertama dan 10 mesin lainnya ditahap selanjutnya dari hasil efisiensi tersebut. "Ini ke depan bisa memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan adminduk di masing-masing kantor kecamatan," ucapnya.
Ia menuturkan efisiensi anggaran juga dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Donggala. Pembangunan infrastruktur itu meliputi pengerjaan jalan dan jembatan di Kecamatan Sojol, Sojol Utara, Banawa Selatan, dan Rio Pakava.
"Untuk perbaikan jalan di Balaesang Tanjung sebelumnya anggaran itu sudah melekat di DAK PU pemerintah pusat, karena ada kebijakan efisiensi program itu batal dikerjakan," sebutnya.
Menurut Vera, untuk pembangunan jalan di wilayah Pinembani sudah mulai berjalan dengan skema sharing anggaran dengan pemerintah provinsi Sulteng.
Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan perbankan dalam hal penyediaan modal kerja dengan bentuk intervensi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan terus melakukan pendampingan program tersebut.
"Tentunya semua ini merupakan hasil dari pengalihan efisiensi anggaran belanja pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya Pemkab Donggala mencatat adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah mencapai 10 persen.
Pemangkasan itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025.
Ia berharap ke depan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi seluruh sektor yang bisa menambah nilai pendapatan daerah.
"Saat ini masih banyak potensi kebocoran PAD kita, sehingga ini harus menjadi fokus semua pihak," katanya.
Diketahui pemangkasan anggaran itu nantinya juga guna mendukung kegiatan dan program nasional, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG).
Jumlah pemangkasan anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis di Donggala sebesar Rp140 miliar dari total APBD Kabupaten Donggala sebesar Rp1,5 triliun.
Hasil efisiensi anggaran untuk kepentingan masyarakat

Bupati Donggala Vera Elena Laruni saat memimpin rapat bersama kepala-kepala OPD di Kabupaten Donggala beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Pemkab Donggala