Palu (ANTARA) - Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menyasar sekitar 200 masjid di ibu kota Sulawesi Tengah untuk menyampaikan ceramah agama.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, sekaligus memperkuat syiar Islam di tengah masyarakat," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat melepas tim Safari Ramadhan di Palu , Senin.
Ia mengemukakan, Bulan Ramadhan merupakan bulan yang mulia dan suci menurut Islam, sehingga umatnya harus memanfaatkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala (SWT).
Oleh sebab itu bulan puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi umat juga dituntut saling peduli dan berbagi antar sesama.
"Saya menyampaikan apresiasi tinggi kepada para muballigh yang terus istiqamah dalam menyampaikan syiar Islam melalui program tahunan (Safari Ramadhan) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palu," ujarnya.
Ia berjanji momen bulan puasa tahun depan, Pemkot Palu melaksanakan Safari Ramadhan penuh dalam sebulan, dengan begitu diharapkan masjid-masjid yang ada semakin makmur.
"Kali ini kegiatan Safari Ramadhan hanya berlangsung sekitar delapan hari di mulai Tanggal 18 sampai 25 September 2025," ucap Hadianto.
Di kesempatan itu, Wali Kota juga menyinggung pembangunan yang sedang dilakukan Pemkot, karena pembangunan bukan hanya menyangkut infrastruktur tetapi juga mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), supaya tercipta generasi unggul masa depan.
"Kami sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah," kata dia.
Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran dan meminta setiap daerah lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.
Kebijakan itu disambut baik oleh Pemkot Palu dalam mengkolaborasikan program pusat dan daerah, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, strategi Pemkot Palu dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan adalah sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) digenjot dan dimaksimalkan, termasuk dari sektor pajak serta retribusi.
"Kebijakan itu sebenarnya sudah lama, namun belum optimal. Misal PBB, itu sudah lama tapi pemerintah daerah tidak tertib. Begitu juga pajak dan retribusi usaha, itu sudah lama. Bukan nanti saya jadi wali kota," kata dia menuturkan.
