Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, melakukan advokasi dan pendampingan wajib belajar 13 tahun untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
"Kami terus melakukan upaya-upaya peningkatan akses agar anak-anak sebelum masuk ke tingkat sekolah dasar dapat mengikuti pendidikan usia dini," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palu Irmayanti Petalolo saat menghadiri kegiatan advokasi pendampingan wajib belajar dan ATS di Palu, Rabu.
Ia mengemukakan, program ini sejalan dengan komitmen Pemkot Palu dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sejauh ini Pemkot Palu telah mengalihkan 14 sekolah dari swasta menjadi sekolah negeri, kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini yang lebih terjangkau.
“Biaya di sekolah swasta cukup tinggi, maka pemerintah mengambil langkah pengalihan status, supaya biaya masuk lebih terjangkau. Ke depan masih ada lagi tiga PAUD yang akan kami dirikan,” ujarnya.
Kebijakan Pemkot Palu menerapkan persyaratan bagi anak yang hendak masuk SD supaya memiliki ijazah PAUD, langkah ini diambil karena pendidikan usia dini menjadi fondasi pembentukan karakter anak sejak awal.
"Anak-anak yang lahir sekarang akan memasuki usia emas pada tahun 2045, sehingga pendidikan usia dini sangat penting sebagai dasar pendidikan karakter," ujarnya.
Program advokasi pendampingan wajib belajar 13 tahun dan penanganan anak putus sekolah (ATS), merupakan bagian dari sinergisitas antara pemerintah daerah (pemda) dengan program strategis nasional, termasuk penyesuaian dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Kami melakukan kolaborasi program antara pemerintah pusat dan pemda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini," ucap Irmayanti.
Ia menambahkan, Pemkot Palu dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan juga telah menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan, salah satunya Yayasan Sampoerna Indonesia.
Kolaborasi itu dalam program magang kepala sekolah dari Kota Palu di sekolah-sekolah binaan Yayasan Sampoerna di Jakarta, untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka sebagai pemimpin satuan pendidikan.
“Sehingga ketika kembali ke Kota Palu, apa yang mereka dapatkan bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing,” ujarnya.
Pemkot Palu berkomitmen dalam penanggulangan anak putus sekolah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat dengan melakukan pendataan di delapan kecamatan di seluruh wilayah Kota Palu.
Upaya ini dilakukan untuk membantu anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan usia dini, supaya dapat segera mengikuti pendidikan.
“Selain peningkatan akses, kualitas PAUD negeri juga terus kami genjot supaya sebanding dengan PAUD swasta,” kata dia.
