Bersama OJK PNM stimulasi Nasabah Mekaar terkait keuangan dan usaha Syariah

Selasa, 5 Agustus 2025 15:52 WIB

Direktur Operasional PNM Sunar Basuki (tengah) bersama Anggota Komisi XI DPR-RI Muhidin M Said (kanan) dan Kepala OJK Sulteng Bonny Hardi Putra (kiri) menghadiri kegiatan pengembangan usaha akbar nasabah PNM Mekaar di Kota Palu, Senin (4/8/2025). (ANTARA/HO-Humas PNM)

Palu (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah terus memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui Program Nasional Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) serta Kick Off Bulan Literasi Keuangan.

Lebih dari 1000 nasabah aktif PNM Mekaar dari berbagai wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan materi seputar kewirausahaan, manajemen keuangan, strategi pengembangan usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga akses pembiayaan yang bijak.

Direktur Operasional PNM Sunar Basuki dalam kegiatan pengembangan kapasitas usaha akbar di Palu, Senin (4/8), menegaskan komitmennya untuk memberdayakan usaha nasabah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga pra sejahtera.

Ia menjelaskan, selain memberikan pelatihan, PNM juga memfasilitasi pembuatan dokumen pendukung usaha seperti Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“2,3 juta nasabah PNM telah kami bantu fasilitasi memperoleh NIB, mudah-mudahan ini dapat membuka jalan mereka untuk bisa bersaing di pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR-RI Muhidin M Said mengapresiasi langkah PNM untuk meningkatkan kapasitas nasabah binaannya, melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Ia juga mengajak seluruh pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dengan jujur dan penuh tanggung jawab.

"UMKM mampu menyerap tenaga kerja cukup besar sekitar 67 persen secara nasional," ucapnya.

Ia menambahkan Komisi XI DPR-RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang membahas sedang membahas kebijakan di sektor perbankan untuk UMKM, kebijakan baru tersebut tertuang dalam rancangan peraturan OJK tentang penguatan UMKM sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Tujuan kebijakan itu untuk memperluas akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku UMKM," kata dia.