Sulteng perkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital

Kamis, 23 Oktober 2025 13:18 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina menyampaikan sambutan pada kegiatan penyusunan dokumen arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan peta rencana SPBE Tahun 2025 di Palu, Kamis (23/10/2025). ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penyusunan dokumen arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan peta rencana SPBE tahun 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina di Palu, Kamis, menegaskan bahwa penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Sulawesi Tengah.

“Dokumen tersebut berfungsi sebagai panduan utama atau roadmap (peta jalan) bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan transformasi digital yang terintegrasi,” katanya.

Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan teknis dari tim konsultan dalam penyusunan kedua dokumen tersebut.

Menurut dia, pendampingan ini telah membantu pemerintah daerah membangun kerangka digital yang terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Novalina juga menyebut penyusunan dokumen SPBE telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, pelaksanaannya juga mendukung program kerja Gubernur Sulawesi Tengah “9 BERANI”, yakni sembilan langkah berani menuju Sulteng yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Ia menuturkan pelaksanaan SPBE bukan hanya sebatas proses digitalisasi, melainkan menjadi wujud nyata dari visi dan misi pembangunan daerah yang berpihak pada pelayanan publik, transparansi, dan inovasi birokrasi.

Oleh karena itu, ia memberikan penghargaan kepada seluruh kepala perangkat daerah atas kolaborasi yang telah terjalin selama proses penyusunan dokumen berlangsung.

Menurut dia, dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi bukti nyata bahwa integrasi antarinstansi pemerintah telah berjalan baik di lingkungan Pemprov Sulteng.

Ia pun mengajak seluruh pimpinan OPD untuk menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan strategis dalam menyusun kebijakan dan program kerja berbasis digital.

“Keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen, kolaborasi, dan perubahan budaya kerja aparatur,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemprov Sulteng berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, sejalan dengan semangat transformasi digital menuju birokrasi yang adaptif dan berdaya saing.