Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan inovasi aplikasi Berani Kompak (Berani Kolaborasi Multipihak/Mitra Pembangunan – CSR) sebagai upaya memperkuat koordinasi dan transparansi program pembangunan multipihak di daerah tersebut.
Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido dalam keterangannya di Palu, Selasa, mengatakan aplikasi tersebut menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif, terbuka dan akuntabel.
“Dengan aplikasi ini, kolaborasi tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Sekarang tidak boleh lagi sembunyi-sembunyi, harus transparan,” katanya.
Aplikasi tersebut telah diluncurkan secara resmi dirangkaikan dengan pembukaan diskusi harmonisasi dan kolaborasi kemitraan multipihak/mitra pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
Wagub menerangkan aplikasi tersebut memungkinkan pemetaan program, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan secara digital dan terintegrasi, sehingga seluruh proses dapat dipantau secara terbuka.
Selain itu, Pemprov Sulteng juga melakukan diskusi harmonisasi sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan RPRKD tidak hanya selaras dengan arah pembangunan nasional tetapi juga mendukung komitmen global dalam pengendalian emosi.
Untuk itu, ia menekankan kolaborasi multipihak kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
“Dunia tidak lagi bekerja dengan pola government alone, tetapi governance together. Pemerintah memimpin, namun semua pihak harus berkontribusi,” ujarnya.
Reny juga menyoroti tantangan pembangunan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketimpangan wilayah, perkembangan industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut dia, tidak ada satu pihak yang mampu menyelesaikan tantangan pembangunan secara sendiri sehingga diperlukan dukungan dan kolaborasi multipihak.
“Kita membutuhkan energi kolektif. Ruang kolaborasi dilakukan untuk membangun kemitraan yang saling menguatkan,” katanya.
