Sigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah meminta seluruh lintas sektor memberikan laporan evaluasi dari lapangan mulai tingkat desa dan kecamatan terkait dengan kasus stunting.
Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi mengatakan pentingnya laporan evaluasi terkait stunting yang bersifat transparan dan faktual sehingga alokasi sumber daya dapat diprioritaskan pada wilayah dengan angka stunting tertinggi.
"Tentunya ini untuk menilai efektivitas implementasi program percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan dan desa," kata dia di Dolo, Kabupaten Sigi, Selasa.
Ia mengatakan stunting masalah multidimensi yang memerlukan sinergi total dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait dalam penanganan.
"Saat ini kan ada tim Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gemas) yang bertugas mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting di Kabupaten Sigi," ucapnya.
Ia mengemukakan ke depan tim Gemas harus memastikan seluruh intervensi yang dilakukan baik, intervensi sensitif maupun spesifik, tepat sasaran dan berbasis data akurat.
"Tidak boleh ada lagi ego sektoral, kita harus bekerja sebagai satu tim untuk menyelamatkan generasi masa depan anak-anak Sigi," katanya.
Pemerintah daerah terus berupaya agar dapat menekan angka stunting di Kabupaten Sigi.
"Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan visi daerah yakni Sigi Emas dengan menghasilkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting," kata dia.
Kabupaten Sigi mencatat terjadi kenaikan kasus stunting pada 2024, yakni mencapai 33 persen. Selama tiga tahun terakhir, sejak 2021 hingga 2023, angka stunting di Sigi turun, akan tetapi pada 2024 mengalami kenaikan 6,6 persen dari 26,4 persen menjadi 33 persen.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulteng, terdapat lima daerah di Sulteng mengalami kenaikan kasus stunting pada 2024, yakni Buol 36,9 persen, Sigi 33,0 persen, Banggai Kepulauan menjadi 28,4 persen, Banggai Laut 26,6 persen, dan Kota Palu 25,6 persen.
