
Pemprov Sulteng siap layani warga tidak punya JKN

Palu (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) siap melayani warga yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) yang dinonaktifan.
“Kalo sama sekali tidak punya JKN, langsung kita masukkan di Berani Sehat. Program ini sudah mengantisipasi kalo dinonaktifkan oleh pusat penerima bantuan iuran (PBI),” kata Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido di Palu, Rabu.
Dia memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal dan berpihak kepada rakyat. Melalui program Berani Sehat, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan medis secara gratis tanpa terhambat persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Bahkan jika seseorang tidak sama sekali memiliki BPJS, maka ia tetap bisa dilayani dengan hanya bermodal kartu tanda penduduk (KTP) Sulawesi Tengah.
Berdasarkan data terbaru, jumlah PBIJK nonaktif melalui SK 3 HUK Tahun 2026 tercatat mencapai 111.190 jiwa di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut tidak lagi menjadi penghalang bagi warga untuk mengakses layanan kesehatan.
Kabupaten Parigi Moutong tercatat sebagai daerah dengan jumlah PBIJK nonaktif tertinggi, yakni 18.584 jiwa, disusul Kabupaten Poso sebanyak 16.366 jiwa dan Kabupaten Toli-Toli 11.403 jiwa. Kabupaten Banggai mencatat 11.111 jiwa, Donggala 9.241 jiwa, serta Buol 8.117 jiwa.
Selanjutnya, Kabupaten Sigi tercatat 7.774 jiwa, Morowali Utara 6.184 jiwa, Kota Palu 5.705 jiwa, Morowali 5.397 jiwa, Banggai Kepulauan 4.898 jiwa, Tojo Una-Una 3.620 jiwa, dan Banggai Laut 2.790 jiwa.
Reny menegaskan bahwa program Berani Sehat dirancang untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, meski menghadapi kendala administrasi.
“Alhamdulillah, kami sudah antisipasi itu semua. Jadi kalau di data ini ada sekitar 111 ribu masyarakat yang dinonaktifkan, maka saat itu juga ia akan langsung dilayani dengan Berani Sehat,” katanya menegaskan.
Pewarta : Fauzi
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
