Dewan Perdamaian paparkan rencana rekonstruksi Gaza Pascaperang

Jumat, 20 Februari 2026 09:58 WIB

Nickolay Mladenov. (un.org)

Istanbul (ANTARA) - Para pejabat senior, Kamis (19/2), memaparkan kerangka tata kelola, keamanan, dan rekonstruksi Gaza pascaperang dalam Dewan Perdamaian yang didukung Trump, termasuk rencana pembangunan kembali institusional serta pembentukan kepolisian Palestina baru.

Nickolay Mladenov, direktur jenderal Dewan Perdamaian, mengumumkan pembentukan mekanisme administratif baru yang dimaksudkan untuk mendukung kepemimpinan sipil Gaza di masa depan.

"Kami sangat senang mengumumkan bahwa kami membentuk Kantor Perwakilan Tinggi untuk Gaza, dari Dewan Perdamaian, yang akan ada untuk mendukung, membimbing, dan membantu Komite Nasional untuk administrasi Gaza, mudah-mudahan menghilangkan hambatan yang akan mereka hadapi dalam mengambil alih kendali sipil dan administratif Jalur Gaza," katanya.

Mladenov mengatakan kantor tersebut akan beroperasi di bawah pengawasan dewan dan badan eksekutifnya dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Israel dan Palestina, serta pasukan stabilisasi internasional.

Ia juga mengungkapkan bahwa perekrutan untuk pasukan polisi transisi Palestina telah dimulai.

"Hanya dalam beberapa jam pertama, kami telah menerima 2.000 lamaran dari orang-orang yang ingin bergabung dengan pasukan polisi transisi Palestina baru yang akan dibentuk di Gaza di bawah wewenang Komite Nasional, dengan dukungan Dewan Perdamaian yang terlatih di Mesir," ujarnya.

Menurut Mladenov, pasukan tersebut akan menjadi pusat dalam memulihkan ketertiban selama fase transisi.

"Pasukan keamanan Palestina di bawah wewenang Komite Nasional untuk periode transisi inilah yang akan memungkinkan kita untuk memastikan bahwa semua faksi di Gaza dibubarkan dan semua senjata berada di bawah kendali satu otoritas sipil," tuturnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Qatar, Mesir, dan Turki atas dukungan mereka terhadap upaya mediasi dan menekankan bahwa rekonstruksi bergantung pada pelucutan senjata.

"Tidak ada pilihan lain kecuali demiliterisasi penuh dan pelucutan semua senjata di Gaza agar rekonstruksi dapat dimulai dan masyarakat dapat memiliki cara hidup baru ke depannya," katanya.

Mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair, juga berpidato dalam pertemuan tersebut, menggambarkan rekam jejak pemerintahan Gaza sebagai sangat bermasalah dan menyerukan reformasi besar-besaran.

"Selama beberapa dekade, pemerintahan Gaza ditandai oleh ekstremisme, korupsi, lembaga yang tidak efektif, dan ketiadaan jalan menuju kemakmuran bagi rakyat Gaza," ujarnya.

Blair menguraikan visi untuk Gaza yang didasarkan pada lembaga publik yang berfungsi, peluang ekonomi, dan pengembangan teknologi, menambahkan bahwa itu adalah visi Gaza sebagai bagian dari Timur Tengah yang damai.

"Sebuah komitmen tulus terhadap wilayah di mana, baik Anda seorang Muslim, Yahudi, Kristen, atau agama apa pun atau tidak beragama, Anda dapat bangkit dengan usaha sendiri, dan merasa pemerintah berada di sisi Anda, bukan di belakang Anda," tuturnya.

Ia mengatakan kerangka kerja yang diusulkan Presiden AS Donald Tump "tetap menjadi harapan terbaik, bahkan satu-satunya harapan bagi Gaza, kawasan, dan dunia yang lebih luas."

Sumber: Anadolu