Dewan Keamanan PBB pertimbangkan permintaan gencatan senjata 30 hari Suriah

id suriah

Dokumen foto pasukan tank Rusia bertugas di Suriah dengan target utama memerangi kelompok teroris ISIS. (twitter.com)

PBB,  (Antaranews Sulteng) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertimbangkan untuk meminta gencatan senjata 30 hari di Suriah guna memungkinkan pengiriman bantuan dan evakuasi warga yang sakit dan terluka, kata para diplomat pada Jumat, meskipun kemungkinan akan ditolak oleh Rusia.


Sebuah resolusi, yang disusun oleh Swedia dan Kuwait, diedarkan kepada 15 anggota dewan pada Jumat. Diperlukan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari Rusia, China, Amerika Serikat, Inggris atau Prancis agar resolusi tersebut dapat dijalankan.


Perserikatan Bangsa-Bangsa menyeru pada Selasa untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Suriah setidaknya selama sebulan, sebuah seruan yang didukung oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Kamis


Namun, Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa Vassily Nebenzia mengatakan pada Kamis: "Itu tidak realistis. Kami ingin melihat gencatan senjata, akhir perang di Suriah, tapi para teroris, saya tidak yakin mereka sepakat."


Sekutu Suriah, Rusia, telah memberikan 11 veto tentang kemungkinan tindakan Dewan Keamanan di Suriah sejak perang sipil dimulai pada tahun 2011, yang melindungi pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.


 Rancangan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa, yang dilihat oleh Reuters, juga "meminta semua pihak untuk segera mencabut pengepungan daerah-daerah penduduk, termasuk di Ghouta Timur, Yarmouk, Foua dan Kefraya."


Para diplomat di dewan diharapkan untuk membahas teks tersebut pada Senin. Tidak segera jelas kapan atau apakah Swedia dan Kuwait akan mengajukan rancangan resolusi tersebut untuk diputuskan.


Diplomasi tidak membuat kemajuan dalam mengakhiri perang, yang sekarang mendekati tahun kedelapan, yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan memaksa setengah dari 23 juta populasi Suriah mengungsi dari rumah mereka. Jutaan orang dipaksa pergi sebagai pengungsi.


Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitranya Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis dini hari (8/2), melalui telepon, sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan puncak berikutnya antara Turki, Rusia dan Iran soal Suriah di Istanbul.


Dalam pembicaraan telepon itu, kedua pemimpin membahas krisis Suriah, termasuk perkembangan terbaru di wilayah Idlib dan Afrin.


Presiden Rusia dan Presiden Turki juga bertukar pandangan soal proses Astana, kata sumber-sumber di kantor kepresidenan seperti dikutip kantor berita negara Turki, Anadolu.



Erdogan dan Putin setuju untuk mempercepat pembentukan titik-titik pengamatan yang baru di zona-zona penurunan ketegangan di Idlib.


Erdogan juga memaparkan kepada Putin soal Operasi Ranting Zaitun di wilayah barat laut Suriah, Afrin, yang diluncurkan oleh militer Turki pada 20 Januari.


Pertemuan puncak lalu soal Suriah berlangsung di kota Laut Hitam Rusia, Sochi, pada 22 November 2017 dan dihadiri oleh presiden Turki, Rusia dan Iran.



Pewarta :
Editor: Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar