Belanja Iklan Kementerian Akan Meningkat Jelang Pemilu

Jumat, 4 Januari 2013 18:07 WIB

Pekerja memperbaiki papan iklan outdoor di Palur, Karanganyar, Jawa Tengah. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P31) optimis dapat mencapai target belanja iklan pada 2012 sebesar Rp 90 triliun atau naik 23 persen dari tahun 2011. (ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo)

"Misalnya, iklan layanan masyarakat dari kementerian yang lebih menunjukkan profil menterinya atau langkah-langkah keberhasilan sang menteri untuk membangun citra yang baik bagi parpol maupun tokohnya,"

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memproyeksikan alokasi anggaran untuk belanja iklan di kementerian dan lembaga akan meningkat menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"2013 adalah tahun politik, dimana belanja iklan untuk program-program kementerian dan lembaga cenderung meningkat drastis menjelang pemilu 2014," kata Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA, Yuna Farhan, pada jumpa pers di kantor Seknas FITRA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, para tokoh politik akan menggunakan program-program yang ada di kementerian dan lembaga yang menjadi 'jatahnya' untuk menyosialisasikan diri dan partai politiknya sebagai persiapan menghadapi pemilu.

Yuna juga mengatakan, pada 2013 akan ada gejala yang terjadi hampir di seluruh negara, yaitu `political budget title`, dimana pada tahun menjelang pemilu anggaran negara digunakan untuk program-program yang menarik simpati pemilih untuk memenangkan kontestan politik tertentu dalam `pertarungan` pemilu.

"Anggaran di kementerian lembaga sangat berpotensi dimanipulasi untuk menarik simpati pemilih," katanya.

"Tahun 2013 kita akan menghadapi praktik manipulasi anggaran untuk persiapan pemenangan pemilu, khususnya oleh kementerian dan lembaga yang diduduki oleh partai-partai politik," katanya.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengatakan pemerintah harus melakukan pengawasan ketat sepanjang 2013 agar anggaran kementerian dan lembaga tidak disalahgunakan untuk persiapan partai-partai politik menjelang pemilu 2014.

Ari mengatakan modus operandi yang seringkali digunakan dalam penyalahgunaan anggaran tersebut adalah dalam bentuk iklan untuk pencitraan partai politik ataupun tokoh politik tertentu.

"Misalnya, iklan layanan masyarakat dari kementerian yang lebih menunjukkan profil menterinya atau langkah-langkah keberhasilan sang menteri untuk membangun citra yang baik bagi parpol maupun tokohnya," katanya.

Ari mengatakan sebenarnya hal itu tidak perlu untuk masyarakat malah hanya membuang dana.(T.Y012)