Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus akademisi bidang media dan jurnalisme Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat menyambut baik wacana prioritas belanja iklan kementerian untuk perusahaan pers.
"Saya kira itu bagus juga ya," kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Dadang menyebut belanja iklan tersebut seperti asupan gizi sehingga diharapkan dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaan pers tanah air.
Menurut dia, wacana tersebut juga diperlukan karena saat ini sebagian iklan masuk ke sejumlah platform, sehingga tidak langsung diterima oleh perusahaan pers.
"Kalau ke media, bisa mendorong bagaimana media itu tetap berkelanjutan sekaligus juga bisa menjadi bagian kerja sama yang proporsional," ujarnya.
Walaupun demikian, dia mengingatkan agar independensi perusahaan pers yang menerima iklan harus tetap dijaga.
"Hal yang bisa dibedakan dan tidak boleh dicampuradukkan di dalam iklan dengan media itu kan ada yang istilah firewall, ya. Jadi firewall itu antara iklan dengan isi atau konten dari pemberitaan itu harus tetap objektif," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Econventional Hall Ecopark Ancol, Jakarta, Selasa (20/2), meminta jajaran kementerian, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memprioritaskan anggaran belanja iklan pemerintah kepada perusahaan pers.
"Saya juga meminta Menkominfo memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Ini berkali-kali saya sampaikan," kata Presiden di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
Presiden Jokowi mengakui bahwa solusi tersebut memang tidak menyelesaikan masalah keseluruhan pers dalam menghadapi transformasi digital ini.
Namun, menurut Kepala Negara, alokasi belanja iklan pemerintah tersebut dapat menjadi "bantalan" jangka pendek bagi perusahaan pers yang menghadapi masa sulit di tengah persaingan platform digital.
