Palu (ANTARA) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri praktek jual beli jabatan di satuan kerja/instansi dan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama yang ada di Sulawesi Tengah.
"Sejak kasus penangkapan Ketua DPP PPP Romahurmuziy mencuat, maka perlu ketegasan penindakan dari KPK membongkar praktik-praktik yang dapat merugikan negara di Kementerian Agama khsusunya di Sulawesi Tengah," ucap Direktur Eksekutif PBHR Sulteng, Masita, di Palu, Rabu.
Masita mengaku heran dengan praktek-praktek jual beli jabatan di instansi pemerintahan, dibawah naungan Kemenag seakan bukan lagi sesuatu yang tabu dilakukan.
"Bukan hanya di tubuh Kemenag, kemungkinan di instansi lain juga terjadi praktek-praktek yang sama seperti di instansi naungan Kemenag. Karena itu perlu di telusuri dan di berantas oleh KPK," sebut dia.
PBHR Sulawesi Tengah mengutuk praktek-praktek jual beli jabatan di instansi pemerintahan, yang sangat merugikan masyarakat.
LSM dukung KPK telusuri jual beli jabatan di bawah Kemenag Sulteng
Petugas keamanan berjaga di depan Kantor Kemenag Gresik untuk mengamankan proses penggeledahan Tim KPK di Gresik, terkait OTT yang sebelumnya dilakukan di Jatim. (Ist) (/)
