#HUTAN ADAT

Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat(KARAHMA) beharap pemerintah daerah (Pemda) Sulawesi Tengah, untuk segera mengimplementasikanPeraturan Daerah ...

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut bencana banjir dan longsor yang terjadi sejumlah wilayah Sumatera harus menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan ...

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki memastikan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan memperjuangkan keterlibatan kelompok tani hutan dan masyarakat adat jika ingin mengikuti skema ...

Organisasi Masyarakat Sipil dari wilayah Sulawesi hingga Papua, menyerukan moratorium izin tambang mineral dan batubara. Seruan itu disampaikan dalam diskusi bertajukurgensi moratorium izin ...

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus melakukan upaya pembangunan kapasitas dan pengembangan model bisnis untuk mendukung pengelolaan hutan adat berkelanjutan oleh ...

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menekankan pentingnya tata kelola kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan secara adil dan berkesinambungan. “Hal ini agar ...

“Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat bukanlah sekadar formalitas, melainkan langkah krusial untuk menjadikan mereka subjek berdaulat, bukan lagi objek regulasi yang tersisihkan” ...

Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menyepakati adanya sanksi sosial, dalam implementasi keadilan restoratif (restorative justice). ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi dengan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) serta TNI Polri menandatangani deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen penutupan aktivitas pertambangan emas ...

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah mendorong atau mendukung perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat di Sulteng. “Saat ini kami sedang mendorong lahirya peraturan ...