#KEADILAN RESTORATIF

Kumpulan berita keadilan restoratif, ditemukan 76 berita.

Wamenko Otto: Advokat merupakan penegak hukum dengan hak imunitas

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan advokat merupakan penegak hukum dengan hak imunitas. Dalam acara Pendidikan Khusus Profesi ...

Ditjenpas-Sulteng siap terapkan pidana kerja sosial sesuai KUHP baru

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah menyatakan pihaknya siap menerapkan pidana kerja sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kepala ...

Komnas-HAM mencatat lima kasus di Sulteng belum selesai pada 2025

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat lima kasus menonjol yang belum selesai selama tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Tengah. "Sejumlah kasus kematian yang melibatkan ...

Komisi III DPR: KUHAP baru awali reformasi Polri jalur konstitusi

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan adalah awal dari reformasi bagi kepolisian melalui jalur konstitusi. ...

Habiburokhman: KUHAP baru langkah awal percepatan reformasi kepolisian

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada awal tahun 2026 mendatang merupakan langkah awal percepatan reformasi ...

DPR apresiasi gerak cepat Polri-Kejaksaan sinergikan KUHP dan KUHAP baru

Komisi III DPR RI mengapresiasi gerak cepat Polri dan Kejaksaan dalam menyinergikan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang ...

Bamsoet ingatkan KUHP-KUHAP baru harus diikuti perubahan budaya hukum

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru harus diikuti dengan perubahan budaya ...

Rapat Paripurna DPR setujui RUU KUHAP menjadi undang-undang

Rapat Paripurna ke-18 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang ...

Akademisi: DPR harus segera sahkan RUU KUHP

Guru Besar Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan dan Penasehat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia, Prof. Dr. Andi Asrun, S.H. M.H meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik ...

Akademisi UIN ungkap tantangan pembaharuan hukum di Indonesia

Akademisi dariUniversitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah Sahran Radenmengungkapkan, beberapa tantangan terkait pembaharuan hukum di Indonesia. “Isu ...