#PASAL 33 UUD 1945

Kumpulan berita pasal 33 uud 1945, ditemukan 44 berita.

Pakar: Negara berwenang lakukan tindakan hukum terhadap organisasi

Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid menegaskan negara memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan tindakan hukum, termasuk pengaturan dan ...

Tani Merdeka nilai arah ekonomi Prabowo sejalan pasal 33 UUD 1945

Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia Aiman Adnan menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dan keadilan ...

Menhan diminta perkuat penindakan praktik tambang ilegal

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diminta Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penegakan hukum guna menindak pelaku tambang ilegal. Perintah itu diutarakan dalam rapat antara Sjafrie, ...

Industri AMDK, klaim air pegunungan, dan jurang transparansi

Citra air minum dalam kemasan (AMDK) adalah simbol kemurnian dan kesegaran yang selama puluhan tahun dijual kepada publik. Sejak awal, produk ini berhasil membangun narasi yang lekat dengan mata ...

Anggota DPR: Aturan turunan UU Kepariwisataan perlu segera disusun

Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengatakan bahwa aturan turunan dari Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang baru disahkan oleh DPR RI perlu segera ditindaklanjuti dengan menyusun aturan ...

Dekopin tekankan verifikasi bagi koperasi kelola sumur minyak rakyat

Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menegaskan pentingnya verifikasi ketat terhadap koperasi yang akan dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak rakyat, guna memastikan legalitas, kapasitas, dan ...

Tranformasi Kementerian BUMN menuju era badan pengaturan

September 2025 menjadi momentum penting bagi arah masa depan perusahaan negara. Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN di Komisi VI DPR menyepakati penghapusan nomenklatur Kementerian BUMN dalam draf revisi ...

Pengamat: Tambah kuota bukti pemerintah perkuat pasokan BBM swasta

Pengamat energiyang juga Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)Marwan Batubara menilai penambahan kuota alokasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 10 persen bagi perusahaan swasta ...

Regulasi PPMHA dan Kontribusi PKBH Untad: Perspektif Hukum Inklusi

“Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat bukanlah sekadar formalitas, melainkan langkah krusial untuk menjadikan mereka subjek berdaulat, bukan lagi objek regulasi yang tersisihkan” ...

Aliansi Ekonom desak penyederhanaan birokrasi dukung iklim investasi

Aliansi Ekonom Indonesia mendesak penyederhanaan birokrasi dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha serta investasi yang kondusif. "Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan ...