Palu (antarasulteng.com) - Pejabat PT PLN Palu meminta pegawai "outsourcing" yang mogok kerja untuk tetap mengutamakan kepentingan pelanggan.

"Boleh saja unjuk rasa sambil mogok kerja tapi tidak mengganggu pekerjaan," kata Pengawas Sumber Daya Manusia PT PLN Palu Petrus Walasary saat menemui pengunjuk rasa di Kantor PLN Palu, Kamis.

Saat ini sekitar 200 pekerja kontrak waktu tertentu mogok kerja dan menduduki halaman kantor PT PLN Kota Palu di Jalan RA Kartini. Mereka menduduki kantor PLN sejak pukul 10.00 WITA.

Ratusan demonstran itu bekerja di PT PLN Palu sebagai pegawai PLTD Silae, pencatat meteran listrik, petugas keamanan, serta petugas pelayanan gangguan listrik.

Peserta aksi mengaku akan mogok kerja hingga tuntutan tentang pembaruan upah segera dipenuhi.

"Kami akan menunggu manajer PT PLN Palu datang sehingga bisa menyelesaikan permasalahan kami," katanya.

Petrus sebelumnya mengimbau para pekerja kontrak itu sebaiknya mendesak perusahan jasa pengerah tenaga kerja tempatnya bernaung agar memenuhi hak-hak pegawai.

Para pekerja kontrak yang berunjuk rasa itu bernaung dalam sejumlah perusahaan pengerah tenaga kerja yang bekerjasama dengan PT PLN Palu untuk sejumlah pekerjaan yang telah disepakati.

Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah Karlan Ladandu mengatakan pekerja tidak sepenuhnya mogok, masih ada operator mesin genset yang tetap bekerja.

"Kami hanya ingin memperbaiki nasib para buruh," katanya.

Sejumlah pekerja mengaku selama ini kontraknya habis setelah bekerja dua tahun, dan setelah itu disuruh pindah ke perusahaan jasa lainnya untuk melakukan pekerjaan yang sama.

"Jadi kami tetap dihitung kerja dari nol meski pekerjaannya tetap dan memiliki pengalaman," kata seorang pekerja. (R026)