Parigi (ANTARA) - Parigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, saat ini masih mengkaji pembiayaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai, di Parigi, Senin mengatakan, formasi pengangkatan pegawai P3K di daerahnya diprioritaakan untuk guru, tenanga kesehatan dan penyuluh.
P3K merupakan program yang diusung pemerintah pusat nonpegawai negeri sipil guna memberikan kesempatan kepada masyarakat bekerja di pemerintahan.
Meski akses tersebut sudah dibuka, namun dari sisi pembiayaan dibebankan kepada pemerintah daerah.
"Perlu kajian mengenai penganggaran, jika pembiayaan ditanggulangi oleh daerah maka berdampak pada keuangan daerah," ungkap mantan Kepala Dinas Perhubungan Parigi Moutong ini.
Wabub mengaku, sejauh ini pihaknya belum memastikan berapa jumlah kuota pegawai P3K untuk mengisi formasi tersebut, termasuk kesiapan pelaksanaan perektrutan.
"Pengangkatan pegawai berkaitan dengan kesiapan anggaran. Kalau anggaran memadai tidak jadi soal, jika sebaliknya maka keuangan daerah semakin berat," tambahnya.
Meski belum ada penetapan kuota, tidak sedikit masyarakat Parigi Moutong yang sudah mendaftarkan diri menjadi calon pegawa P3K di kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) setempat.
Saat ini, pemerintah daerah dalam posisi bimbang, di satu sisi kebijakan pemerintah pusat harus dijalankan, di sisi lain berbenturan dengan kesiapan anggaran.
"Kami juga masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita lihat ke depan seperti apa hasilnya," tuturnya.***
Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai, di Parigi, Senin mengatakan, formasi pengangkatan pegawai P3K di daerahnya diprioritaakan untuk guru, tenanga kesehatan dan penyuluh.
P3K merupakan program yang diusung pemerintah pusat nonpegawai negeri sipil guna memberikan kesempatan kepada masyarakat bekerja di pemerintahan.
Meski akses tersebut sudah dibuka, namun dari sisi pembiayaan dibebankan kepada pemerintah daerah.
"Perlu kajian mengenai penganggaran, jika pembiayaan ditanggulangi oleh daerah maka berdampak pada keuangan daerah," ungkap mantan Kepala Dinas Perhubungan Parigi Moutong ini.
Wabub mengaku, sejauh ini pihaknya belum memastikan berapa jumlah kuota pegawai P3K untuk mengisi formasi tersebut, termasuk kesiapan pelaksanaan perektrutan.
"Pengangkatan pegawai berkaitan dengan kesiapan anggaran. Kalau anggaran memadai tidak jadi soal, jika sebaliknya maka keuangan daerah semakin berat," tambahnya.
Meski belum ada penetapan kuota, tidak sedikit masyarakat Parigi Moutong yang sudah mendaftarkan diri menjadi calon pegawa P3K di kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) setempat.
Saat ini, pemerintah daerah dalam posisi bimbang, di satu sisi kebijakan pemerintah pusat harus dijalankan, di sisi lain berbenturan dengan kesiapan anggaran.
"Kami juga masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita lihat ke depan seperti apa hasilnya," tuturnya.***