Palu (ANTARA) - Danau Poso di Kabupaen Poso, Sulawesi Tengah, menjadi salah satu dari 15 danau yang mendapat prioritas penanganan dalam rangka penyelamatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.
Karena itu, kata Kabag Humas Pemda Poso Armol Songko yang dihubungi, Rabu, Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Murni Putosi dan PT. Poso Energy kini mengikuti Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau di Gedung Manggala Wanabakti, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung dua hari sejak Selasa (26/3) itu membahas tentang upaya penyelamatan danau, khususnya 15 danau prioritas yang memiliki kondisi rusak atau terancam.
Rakor ini dihadiri Guru Besar Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Indonesia Prof. Dr. Emil Salim, anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto, Deputi Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudyanto dan perwakilan Prefektur Shiga, Jepang, Tomoki Sogabe serta para pegiat penggiat dan pemerhati penyelamatan danau.
Ke-15 danau tersebut adalah Danau Toba, Singkarak, Maninjau, Kerinci, Rawadanau, Rawapening, Sentarum, Kaskade Mahakam (Semayang, Melintang, Jeumpang), Limboto, Tondano, Poso, Matano, Tempe, Batur, dan Danau Sentani.
Baca juga: PT.Poso Energy dan Pemkab sosialisasi penataan Danau Poso
Baca juga: Danau Poso akan miliki Taman Konservasi Burung Edemik
Baca juga: Poso fokus perbaiki jalan wisata di Danau Poso
Danau Poso sendiri, kata Armol, masuk dalam daftar prioritas mengingat Danau Poso dinilai mengalami tantangan yang cukup berat sehingga diperlukan upaya penyelamatan, baik berupa kebijakan maupun langkah teknis untuk pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan kerusakan.
Ini dilakukan karena pentingnya fungsi Danau Poso baik secara ekologis dan mendukung pertumbuhan wilayah di Kabupaten Poso, karena Danau Poso merupakan sumber air utama untuk PLTA Sulewana berkapasitas ratusan megawatt yang melayani sistim kelistrikan Sulawesi Selatan, Tengah dan Barat.
Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian LHK Ida Bagus Putera Parthama mengatakan para rakor tersebut bahwa penyebab utama dari 'sakitnya' sebuah danau adalah perilaku manusia yang semena-mena, baik secara kolektif melalui kebijakan, maupun secara individual dalam bentuk ketidakpedulian.
"Secara kolektif misalnya, kita memanfaatkan danau untuk tujuan produksi pangan secara membabi buta mengabaikan daya dukung, dengan pendekatan yang detrimental yang membawa dampak menghancurkan. Secara individual, misalnya kita membuang limbah atau sampah ke danau hingga pengelolaannya berpotensi merusak," ujarnya.
Bagus Putra, seperti dikutip Armol Songko, menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi ekosistem danau yang semakin rusak akibat perilaku manusia.
"Karena danau adalah multifungsi, berbagai sektor dan kepentingan memanfaatkannya, kita perlu mengelola danau secara bersama-sama, dan harus dilakukan secara seimbang," ujar Bagus.
Dalam upaya penyelamatan danau Poso, kehadiran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang dipimpin Bupati Darmin Sigiliput bertujuan untuk melakukan penguatan sinergitas pengelolaan danau antara parapihak terkait.
Bupati Darmin mengatakan Pemkab Poso sangat berkepntingan dan peduli terhadap penyelamatan agar jangan sampai kehilangan fungsinya sebagai penghasil ikan, sumber air bersih, maupun habitat berbagai jenis fauna endemis.
Karena itu, Pemda Poso akan melakukan terobosan agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan ekosistem Danau Poso sehingga pemanfaatan ekosistem Danau Poso selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pijakan dasar pembangunan daerah.
"Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pengelolaan danau secara terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, dan lingkungan. Maka diharapkan pengelolaan Danau Poso secara berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun juga pihk swasta dan masyarakat," ujar Darmin.
Karena itu, kata Kabag Humas Pemda Poso Armol Songko yang dihubungi, Rabu, Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Murni Putosi dan PT. Poso Energy kini mengikuti Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau di Gedung Manggala Wanabakti, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung dua hari sejak Selasa (26/3) itu membahas tentang upaya penyelamatan danau, khususnya 15 danau prioritas yang memiliki kondisi rusak atau terancam.
Rakor ini dihadiri Guru Besar Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Indonesia Prof. Dr. Emil Salim, anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto, Deputi Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudyanto dan perwakilan Prefektur Shiga, Jepang, Tomoki Sogabe serta para pegiat penggiat dan pemerhati penyelamatan danau.
Ke-15 danau tersebut adalah Danau Toba, Singkarak, Maninjau, Kerinci, Rawadanau, Rawapening, Sentarum, Kaskade Mahakam (Semayang, Melintang, Jeumpang), Limboto, Tondano, Poso, Matano, Tempe, Batur, dan Danau Sentani.
Baca juga: PT.Poso Energy dan Pemkab sosialisasi penataan Danau Poso
Baca juga: Danau Poso akan miliki Taman Konservasi Burung Edemik
Baca juga: Poso fokus perbaiki jalan wisata di Danau Poso
Danau Poso sendiri, kata Armol, masuk dalam daftar prioritas mengingat Danau Poso dinilai mengalami tantangan yang cukup berat sehingga diperlukan upaya penyelamatan, baik berupa kebijakan maupun langkah teknis untuk pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan kerusakan.
Ini dilakukan karena pentingnya fungsi Danau Poso baik secara ekologis dan mendukung pertumbuhan wilayah di Kabupaten Poso, karena Danau Poso merupakan sumber air utama untuk PLTA Sulewana berkapasitas ratusan megawatt yang melayani sistim kelistrikan Sulawesi Selatan, Tengah dan Barat.
Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian LHK Ida Bagus Putera Parthama mengatakan para rakor tersebut bahwa penyebab utama dari 'sakitnya' sebuah danau adalah perilaku manusia yang semena-mena, baik secara kolektif melalui kebijakan, maupun secara individual dalam bentuk ketidakpedulian.
"Secara kolektif misalnya, kita memanfaatkan danau untuk tujuan produksi pangan secara membabi buta mengabaikan daya dukung, dengan pendekatan yang detrimental yang membawa dampak menghancurkan. Secara individual, misalnya kita membuang limbah atau sampah ke danau hingga pengelolaannya berpotensi merusak," ujarnya.
Bagus Putra, seperti dikutip Armol Songko, menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi ekosistem danau yang semakin rusak akibat perilaku manusia.
"Karena danau adalah multifungsi, berbagai sektor dan kepentingan memanfaatkannya, kita perlu mengelola danau secara bersama-sama, dan harus dilakukan secara seimbang," ujar Bagus.
Dalam upaya penyelamatan danau Poso, kehadiran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang dipimpin Bupati Darmin Sigiliput bertujuan untuk melakukan penguatan sinergitas pengelolaan danau antara parapihak terkait.
Bupati Darmin mengatakan Pemkab Poso sangat berkepntingan dan peduli terhadap penyelamatan agar jangan sampai kehilangan fungsinya sebagai penghasil ikan, sumber air bersih, maupun habitat berbagai jenis fauna endemis.
Karena itu, Pemda Poso akan melakukan terobosan agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan ekosistem Danau Poso sehingga pemanfaatan ekosistem Danau Poso selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pijakan dasar pembangunan daerah.
"Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pengelolaan danau secara terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, dan lingkungan. Maka diharapkan pengelolaan Danau Poso secara berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun juga pihk swasta dan masyarakat," ujar Darmin.