Palu (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah menyatakan penyediaan lahan relokasi penyintas gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu dan Sigi tidak menggunakan skema Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tapi lahan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU).
Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulteng Nasrun, di Palu, Senin, mengemukakan bahwa sebagian besar lahan relokasi yang disediakan pemerintah dalam tahapan tanggap darurat dan rehab-rekon pascagempa 28 September 2018, merupakan lahan HGU dan HGB seperti lokasi hunian tetap di Kelurahan Tondo, Kota Palu dan Desa Pombewe, Kabupaten Sigi.
Namun hal itu tidaklah menjadi masalah sebab pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan lahan relokasi.
"Selain harus menyiapkan lahan untuk relokasi penyintas, pemerintah juga harus menyediakan dan memberikan sertifikat laik fungsi atas hunian tetap yang dibangun, IMB dan sertifikat lahan kepada penyintas gempa dan yang direlokasi.
Menurut Ombudsman, hanya Pemerintah Kabupaten Donggala yang menyediakan lahan relokasi penyintas gempa dan tsunami menggunakan skema alokasi APBD. Pemda Donggala mengalokasikan dana sebesar Rp20 Miliar untuk pembebasan lahan relokasi guna dibanguni hunian tetap bagi penyintas bencana di daerah itu.
"Pengalokasian anggaran untuk penyediaan lahan relokasi memang menjadi kewajiban pemerintah," ujarnya.
Selanjutnya, kata Nasrun, berdasarkan temuan Ombudsman, sebagian besar kegiatan penanggulangan pascabencana di Padagimo (Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong) menggunakan dana pinjaman dari luar negeri, seperti untuk pembangunan tanggul di pesisir Teluk Palu dan irigasi di Sigi.
"Hanya satu yang hibah murni yakni pembangunan kembali Jembatan IV yang hancur terdampak tsunami 28 September 2018, yang bersumber dari hibah Pemerintah Jepang," katanya.
Ombudsman: Lahan relokasi penyintas gempa tidak gunakan APBD
Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Nasrun saat berdialog dengan wartawan di Sekretariat AJI Palu. (ANTARA/HO-Ikram)
