Protes anti pemerintah Thailand dimajukan

Bangkok (ANTARA) - Pengunjuk rasa anti pemerintah Thailand buru-buru memajukan jadwal demonstrasi di Bangkok pada Rabu sebab mereka takut akan konfrontasi dengan kelompok royalis yang berencana berkumpul di dekat protes anti pemerintah untuk mendukung raja.

Protes yang berlangsung selama tiga bulan untuk menuntut konstitusi baru dan kepergian Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang merupakan mantan pemimpin junta, sebagian besar berlangsung damai, meskipun demonstran sempat bentrok dengan polisi pada Selasa dan 21 aktivis ditangkap.

Para pengunjuk rasa juga berusaha untuk mengekang kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn, dan dalam upaya menantang langsung yang langka, meneriakkan kalimat "bebaskan teman-teman kami" pada iring-iringan mobil Raja Thailand pada Selasa.

Ratusan pengunjuk rasa mulai berkumpul mulai pukul 08.00  (waktu setempat) di Monumen Demokrasi Bangkok pada peringatan aksi pemberontakan 1973 yang menjatuhkan pemerintah militer saat itu. Protes itu semula dijadwalkan enam jam kemudian (pukul 14.00 ).

"Kami melakukan aksi protes lebih awal karena mereka mendapatkan pendukung yang menerima iring-iringan mobil kerajaan untuk memulai konflik dengan kami," kata pemimpin protes dan pengacara hak asasi manusia Arnon Nampa kepada pengunjuk rasa.

"Kami mengadakan protes ini dengan damai," ujar Nampa.

Pemerintah Thailand belum berkomentar mengenai aksi protes anti pemerintah itu, tetapi mengatakan bahwa warga memiliki hak untuk protes. Pihak Istana berulang kali menolak mengomentari protes atau tuntutan dari pengunjuk rasa.

Kelompok pro kerajaan Thailand mengatakan mereka merencanakan pertemuan di dekat protes anti pemerintah. Hal itu meningkatkan kekhawatiran akan adanya masalah di negara yang diguncang oleh aksi kekerasan jalanan selama satu dekade antara kelompok pendukung dan penentang sebelum kudeta 2014.

Aksi demonstrasi pro kerajaan sejauh ini terbilang kecil dibandingkan dengan puluhan ribu orang yang bergabung dengan demonstrasi anti pemerintah terbesar pada September.

"Kami di sini untuk memperjuangkan demokrasi," kata Romtum Cheyhert, 63, yang bergabung dalam protes anti pemerintah dari kota utara Chiang Mai.

Beberapa tuntutan para pengunjuk rasa anti pemerintah, di antaranya adalah untuk mengekang kekuasaan konstitusional raja dan agar raja mengembalikan kendali pribadi yang diambilnya atas beberapa unit tentara dan kekayaan istana senilai puluhan miliar dolar Amerika Serikat.

Politisi pendukung kerajaan Warong Dechgitvigrom mengutuk aksi para pengunjuk rasa dalam sebuah unggahan di Facebook pada Rabu dan meminta pemerintah untuk menuntut mereka yang dituduhnya berniat untuk menghancurkan monarki Thailand.

Sumber: Reuters